Jokowi Minta Menteri Hindari Kebijakan Ekstrem Demi Stabilitas Pemerintahan
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhirnya meminta para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak membuat kebijakan ekstrem yang dapat berdampak pada hajat hidup masyarakat luas. Jokowi menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif demi memastikan stabilitas dan pertumbuhan pembangunan hingga pemerintahan berikutnya, yaitu di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, jaga pertumbuhan, jaga keamanan, jaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat orang banyak," ujar Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/9/2024).
Walaupun Jokowi tidak merinci kebijakan ekstrem yang dimaksud, salah satu kebijakan yang tengah dibahas dan berdampak luas adalah rencana pengetatan distribusi BBM subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa aturan mengenai penggunaan Pertalite dan Solar subsidi masih dalam proses pembahasan.
Bahlil menargetkan aturan ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024, namun ia meminta publik untuk tidak berspekulasi sebelum aturan final diumumkan. "BBM subsidi harus tepat sasaran, diberikan kepada yang berhak menerimanya," kata Bahlil.
