Prabowo Instruksikan Pengecer Jual Elpiji 3 Kg Kembali, IPR: Keputusan Tepat dan Responsif Terhadap Keluhan Rakyat
Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan instruksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk memungkinkan pengecer kembali menjual elpiji 3 kg. Keputusan ini datang di tengah polemik yang terjadi terkait kebijakan pembatasan distribusi elpiji 3 kg.
Menanggapi keputusan tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa langkah yang diambil Presiden Prabowo sudah tepat. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini menunjukkan bahwa Presiden mendengarkan keluhan masyarakat, yang merasa dirugikan dengan adanya antrean panjang dan protes yang muncul akibat kebijakan tersebut.
“Maraknya antrian masyarakat di mana-mana, dan bahkan kebijakan tersebut justru menimbulkan kegaduhan serta protes di mana-mana karena justru semakin menyulitkan. Artinya, Presiden selalu memberi perhatian langsung terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Iwan dalam pernyataan kepada wartawan pada Selasa (04/02/2025).
Iwan juga menilai kebijakan pemerintah untuk mengontrol distribusi elpiji 3 kg subsidi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan praktik yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, langkah pengawasan ini baik, namun perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu, disertai dengan edukasi kepada pengecer dan masyarakat, terutama terkait pemahaman tentang subsidi yang tepat sasaran dan penerapan sistem pendaftaran yang sesuai.
"Hal ini agar tidak menimbulkan hal yang malah kontraproduktif," imbuh Iwan.
Di sisi lain, iwan juga mengatakan kebijakan yang dibatalkan Presiden Prabowo terkait elpiji 3 kg juga membawa dampak negatif bagi Partai Golkar.
"Bahlil, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, kini mendapat sorotan publik atas kebijakan tersebut yang dianggap kurang tepat. Sentimen negatif yang berkembang berpotensi merugikan Golkar sebagai institusi, terutama dalam menghadapi proses politik dan kepercayaan publik menjelang Pemilu. Jika situasi ini berlanjut hingga Pemilu, dikhawatirkan akan berdampak pada hasil pemilu bagi Partai Golkar," tutupnya.
