Dianggap Tidak Punya Itikad Cegah Kecurangan Pemilu, Jokowi Disomasi Dua Kali
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan somasi kedua kepada Presiden Joko Widodo setelah somasi yang pertama dianggap tidak mendapatkan tanggapan yang berarti.
Dimas Bagus Arya Koordinator KontraS mewakili Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat, gabungan dari 41 organisasi dan 10 individu yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), demokrasi, lingkungan, antikorupsi, perburuhan, kebudayaan dan sektor lainnya menyampaikan somasi tersebut ke Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis (7/3/2024).
Untuk informasi somasi yang pertama telah dikirimkan pada 9 Februari lalu.
“Karena kami menilai bahwa tidak ada itikad langkah-langkah korektif yang diambil oleh presiden dalam hal memilitigasi dan juga mencegah terjadinya kecurangan pemilu yang kami dalilkan dalam somasi pertama, maka hari ini tanggal 7 Maret 2024 kami melayangkan somasi kedua,” kata Dimas di kemensetneg, Jakarta (7/3/2024).
Dimas melanjutkan, “Somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah presiden masih punya itikad masih punya etika dalam menjalankan etika kepemimpinan dan juga etika moral berbangsa dan bernegara,"
Namun ada poin tambahan baru dalam somasi kedua ini, yakni koalisi masyarakat sipil menyoroti pemberian pangkat kehormatan (HOR) bintang empat kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Koalisi menilai gelar tersebut tidak pantas diberikan karena Prabowo mempunyai rekam jejak buruk dalam karir militer, khususnya berkaitan dengan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM masa lalu.
Koalisi dalam siaran persnya menilai pemberian gelar tersebut sebagai langkah politis elektoral dari Jokowi untuk menganulir leterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Hal ini kian menguatkan bahwa Jokowi merupakan presiden yang culas dan tidak mengerti konsep etika” tulis siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil.
