oleh

Transparansi APBD: Quo Vadis Komisi Informasi

Transparansi APBD: Quo Vadis Komisi Informasi?

Oleh: Andre Vincent Wenas

citizen.co.id Opini – Salah satu akar penyebab korupsi adalah ruang-ruang gelap anti-transparansi yang jadi habitat berkembang biaknya konspirasi proses pembusukan (corruptio).

Padahal sudah ada Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terdiri dari 64 pasal yang pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Apa sih tujuannya?

Undang-Undang ini bertujuan untuk, pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

Kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;

Keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau, Ketujuh, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Bagus khan. Iya bagus banget.

Pertanyaannya, apakah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang adalah manajemen Dana Publik, atau Duit Rakyat adalah termasuk ranah yang mesti dikelola secara terbuka?

Dan ada KIP (Komisi Informasi Pusat). Sejauh ini apa yang sudah dilakukan KIP dalam hal transparansi pengelolaan anggaran ini?

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dan ya, APBD adalah termasuk informasi yang terbuka untuk publik. Ada Surat Edaran KIP nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Oleh Badan Publik.

Dan bagi pemda, ada juga SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dimana setiap pemda mesti menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerahnya.

Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus.

SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.

Kembali ke Surat Edaran KIP nomor 1 tahun 2011. Intinya Surat Edaran itu mengingatkan kewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi ringkasan dan rincian anggaran secara lengkap dan dapat diakses publik setiap saat.

Dan pelanggaran terhadap UU NO.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini tentu ada sanksi pidananya. Kalau ada badan publik yang bandel dan kepala batu nekat bersikukuh tidak menyampaikan informasi yang berhak diketahui publik bisa berurusan dengan pengadilan.

Di jaman teknologi informasi berbasis internet dan web seperti sekarang ini, badan publik (Pemda) sebetulnya dimudahkan untuk menjalankan kewajibannya. Tinggal unggah (upload) rincian dan ringkasan ABPDnya ke laman resmi…dan tadaaaa… tuntaslah kewajibannya memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini.

Dan KIP bersama rakyat tinggal memonitor lewat gawainya masing-masing. Kalau perlu Komisi Informasi Pusat bisa bikin semacam kompetisi diantara pemda dan penghargaan tahunan, semesteran atau kuartalan tentang laman pemda yang paling bagus (lengkap, akurat dan aktual) dalam menyajikan keterbukaan informasi APBD.

Kiranya Komisi Informasi sebagai garda undang-undang keterbukaan informasi publik bisa lebih aktif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Sehingga pertanyaan Quo Vadis peran Komisi Informasi dalam transparasi APBD bisa dijawab dengan kerja nyata yang aktual dan kontekstual.(cz/bel/avw)

“A lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity.” – Dalai Lama.

Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia – Komunitas Anak Bangsa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed