Tak Patuh Prokes Warung di Jurang Kuping Surabaya ditutup Paksa

citizen.co.id Surabaya – Puluhan personel gabungan menggeruduk wilayah Jurang Kuping, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Sabtu (13/2). Kedatangan mereka untuk menutup beberapa tempat makan yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

Personel yang hadir terdiri atas petugas Satpol PP, Linmas, TNI, Polri, serta banser. Setiba di lokasi, para petugas itu langsung menempelkan stiker prokes serta merapikan kursi meja agar tidak digunakan berjualan oleh belasan warung yang tersebar di kawasan tersebut.

Baca juga :

Kiai Kultural dan Struktural Desak PBNU Restui Pembentukan PCNU Besuki

PKB Bidik Agnes Mo dan Raffi Ahmad Dalam Pilkada DKI

Camat Pakal Trenggono Wahyu Wibowo mengatakan, kegiatan itu adalah operasi untuk memastikan penutupan Jurang Kuping sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), Kecamatan Pakal. Dalam SE yang ditandatangani Danramil Benowo, Camat Pakal, dan Kapolsek Pakal, itu menyatakan bahwa mulai 13 Februari kegiatan usaha di Jurang Kuping harus dihentikan selama pandemi.

”Hari ini (13/2) adalah hari pertama pengecekan setelah kemarin ada surat pemberitahuan edaran dari Forkompimka. Alhamdulillah semuanya sudah tutup. Artinya seluruh pemilik usaha di sini patuh,” tutur Trenggono.

Setelah penutupan itu, dalam beberapa hari ke depan, petugas akan terus melakukan pemantauan di wilayah tersebut. Dia berharap agar berbagai usaha di sekitar wilayah itu tetap menjalankan aturan.

Di sini biasanya ada kegiatan kuliner dan karaoke. Makanya kita lakukan penutupan,” ungkap Trenggono Wahyu Wibowo.

Meskipun kegiatan usaha ditutup, Trenggono menyatakan, aktivitas warga masih diperbolehkan. Misalnya, penduduk yang akan berangkat ke sawah, mencari rumput maupun membuang sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara.

”Jadi tetap ada aktivitasnya. Kecuali tempat usaha karena selama ini yang menjadi perhatian kita adalah itu,” kata Trenggono.

Baca juga :

PKB Peduli, Siaga Layani Ibu Pertiwi

Emil Dardak Calon Kuat Ketua Demokrat Jatim

Apabila ditemukan pelanggaran, sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19, pelanggar akan dikenakan sanksi berupa penyitaan KTP serta denda minimal Rp 500 dan maksimal Rp 25 juta.

”Sebenarnya ini bukan kegiatan pertama, pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pertama, kita sudah pernah melakukan sidak ke sini. Namun ini akan lebih kami intens kan lagi,” ujar Trenggono Wahyu Wibowo.(cz/bel)

 13,402 total views,  2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*