oleh

Stop Pelecehan Nalar Publik

Stop Pelecehan Nalar Publik

Oleh: Andre Vincent Wenas

citizen.co.id Opini – Sudahlah hentikan pelecehan nalar publik. Menganggap rakyat luas itu gampang ditipu terus adalah suatu kepongahan, rasa diri kuat sampai-sampai lupa daratan.

Bagi mereka yang kerap mengelabui publik, ingatlah caveat (peringatan dini) dari Abraham Lincoln ini: “You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”

Kamu mungkin saja bisa ngibulin semua orang sesekali waktu atau sebagian rakyat sepanjang waktu, tapi kamu takkan pernah bisa mengelabui semua orang sepanjang masa. Suatu saat bau busuk bangkai yang kamu bungkus akan tercium juga, dan mereka akan mulai membongkar apa yang sesungguhnya terjadi.

Fenomena politik yang terjadi barusan dengan segala komentar dan tanggapan balik dari pihak yang sedang disoroti maupun menyoroti tampaknya lebih tampil sebagai suatu duolog ketimbang dialog politik yang mencerahkan.

Duolog terjadi manakala dua pihak saling bicara tapi tidak merespon apa yang ditanya oleh pihak lainnya. Responnya OOT (out of topic) istilah jaman sekarang. Sedangkan dialog adalah perbincangan yang logis dalam argumentasi, taat azas dan relevan dengan apa yang ditanyakan atau dengan tanggapannya.

Misalnya saja, pertanyaan seperti: mengapa caleg dengan suara terbanyak kedua dan sudah ditetapkan KPU sesuai Undang-undang dan malahan sudah dilantik pula, toh mau diganti dengan caleg nomor buntut lainnya? Lalu cuma dijawab, oh itu urusan internal partai. Atau kami cuma mengikuti putusan MA (mahkamah agung). Atau, oh caleg nomor buntut itu pintar lho, dia pernah dapat beasiswa dari ratu kekaisaran sejagat. So what?

Itu contoh gamblang sebuah duolog. Antara pertanyaan dengan jawaban tidaklah sinkron, tidak relevan, dan tentu saja sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan.

Ada lagi contoh fenomena politik seperti ini: publik bertanya, bagaimana tentang keterbukaan pengelolaan anggaran publik? Kenapa tidak ditampilkan rinci di laman (website) resmi pemda? Lalu dijawab/direspon dengan berbagai rilis berita tentang peristiwa gunting pita proyek disana, kasih santunan disini, pejabat anu dapat penghargaan itu, dan beragam peristiwa Public Relations (kehumasan) lainnya.

Pertanyaan awal tentang proses transparansi anggaran akhirnya redup tertutup riuh rendah suara tepuk-tangan PR events yang dirancang untuk mengalihkah perhatian publik dari soal awalnya, yaitu akuntabilitas anggaran.

Memang, tatkala kerja politik ditangani oleh mereka yang tingkat mentalitasnya masih dominan berorientasi di sekitaran kebutuhan hidup dan siklus produksi-konsumsi, maka kecenderungnya akan menjadikan politik sebagai mata pencaharian utama.

Konsekuensinya, dengan politisi model begini jangan heran kalau mereka miskin dalam visi dan misi politiknya. Jangan pula berharap mereka bakal peduli untuk memperjuangkan keberagaman. Mereka tak akan tahan terhadap perbedaan pendapat dan kritik. Dapat dipastikan, sindrom yang menyertai politisi kaliber cetek seperti ini bakal mudah terlibat kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Mereka melihat forum publik sebagai arena tipu sana tipu sini. Bukan arena dialog (perbincangan dua arah yang relevan, logis dan mencerahkan). Forum publik bagi mereka bukanlah arena dialog. Demi menutupi skenario sembunyi-sembunyinya, mereka melancarkan siasat duolog, siasat pengelabuan, dengan tujuan membingungkan rakyat, dan akhirnya memang membodohi rakyat luas.

Padahal seperti yang diyakini Hannah Arendt, ruang publik adalah suatu arena untuk aksi politik (dengan konotasi yang positif). Aksi politik tak bisa lepas dari forum-publicum. Aksi politik mengandaikan suatu perbincangan, suatu kerja komunikasi, wicara, dialog. Dan arenanya adalah forum-publik.

Dengan suatu praksis komunikasi maka keberagaman pelaku politik dapat saling menjalin koordinasi satu sama lain. Perbincangan politik itu terjadi di ruang publik.

Yang tidak disadari oleh para petualang politik yang kerap melakukan pengelabuan publik, yang artinya juga melecehkan daya nalar publik, adalah di tengah keberagaman masyarakat itu selalu ada kandungan potensi daya kritis.

Potensi daya kritis ini ada di dalam diri para cendekiawan sejati yang memang panggilan hati-nuraninya selalu tergerak untuk mencari kebenaran. Mereka senantiasa ada di tengah masyarakat, lahir dari rahim keprihatinan sosial.

Mereka senantiasa menggugat realitas sosial dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Apa yang sesungguhnya terjadi? Apa esensi atau sebab musabab suatu fenomena sosial terjadi? Apa konsekuensinya? Siapa aktor-aktor dalam jejaring fenomena soisal-politik ini? Dan seterusnya. Eksplorasi pertanyaan tentang ‘mengapa’ tak akan berhenti sekedar pada gejala permukaan (symptom)nya saja. Ia akan terus menggali sampai ke akar persoalannya.

Maka penting untuk mengelola ruang publik ini. Agar terus diisi dengan wacana yang kritis dan membangun. Wacana yang membongkar idolatry (pemberhalaan) terhadap apa pun. Agar akar persoalan bisa terbongkar dan dengan demikian bisa dicari solusi yang tuntas. Ibaratnya bukan sekedar kasih parasetamol supaya rasa pusingnya hilang, padahal penyakit sesungguhnya ada di kedalaman fisik dan psikis pasiennya.

Suatu diskursus yang sehat, artinya yang kritis dan mencerahkan mesti terus diupayakan di dalam ruang-publik (public-sphere) yang dikelola dengan semangat keterbukaan (transparansi). Dari diskursus di ruang-publiklah akan terbentuk ingatan sosial (sosial memory) yang diwariskan generasi ke generasi. Peradaban dan akhirnya kebudayaan akan membentuk konturnya. Itulah arena tugas dan panggilan setiap cendekiawan, untuk berkiprah menorehkan legacy-nya.

Bertindaklah, stop pelecehan nalar publik! “Proclaim the truth, and do not be silent through fear!” (Nyatakan kebenaran, dan jangan tutup mulutmu karena gentar!) – St. Catherine de Sienna.(cz/jos/bel)

Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia – Komunitas Anak Bangsa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed