SMF Hadapi Tantangan Pembiayaan 3 Juta Rumah: Surat Utang dan Dana Murah Jadi Sorotan
Jakarta - Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Ananta Wiyogo, memaparkan sejumlah tantangan besar yang dihadapi dalam mendukung target ambisius pemerintah untuk menyediakan pembiayaan 3 juta rumah bagi masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (23/7/2025), ia menyoroti persoalan mendasar yakni ketersediaan dana jangka panjang yang murah dan terbatasnya ruang di pasar surat utang domestik.
“Dana jangka panjang yang murah itu nggak gampang,” ujar Ananta.
Ia menjelaskan bahwa meskipun SMF telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembiayaan tidak hanya mengandalkan suntikan negara. SMF juga harus menerbitkan surat utang sendiri sebagai bagian dari fiskal tools pemerintah.
FLPP sendiri merupakan program subsidi pemerintah yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh rumah pertama mereka melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Namun, penerbitan surat utang oleh SMF di pasar lokal bukan tanpa hambatan. Pasar yang terbatas membuat persaingan antar BUMN, termasuk pemerintah, menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau kami mengeluarkan surat utang terus di lokal market, yang beli ya itu-itu juga, seperti dana pensiun dan asuransi. Pemerintah juga ambil dari situ. Jadi semua ada keterbatasan,” paparnya.
Ananta juga membuka peluang untuk mencari pendanaan dari luar negeri, seperti yang umum dilakukan di banyak negara untuk sektor perumahan rakyat.
“Apakah bisa SMF mendapatkan dana dari luar negeri? Itu tantangan kami. Banyak negara lain membiayai rumah rakyat lewat dana dari luar,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal dan tantangan pasar, SMF tetap aktif merancang berbagai program untuk memperluas akses pembiayaan perumahan. Salah satunya adalah program Kredit Mikro Perumahan, yang ditujukan bagi masyarakat informal, terutama perempuan, untuk memperbaiki rumah dan tempat usaha.
“Program ini sudah diluncurkan di Subang. Tujuan utamanya adalah melawan rentenir dan memberikan akses kredit legal yang lebih terjangkau bagi masyarakat bawah,” kata Ananta.
SMF juga menggulirkan skema Griya Nusantara (GRINUS), sebuah program pembiayaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT), kelompok dengan penghasilan di atas Rp8 juta per bulan yang belum bisa mengakses FLPP namun masih kesulitan membeli rumah pertama secara komersial.
“Program GRINUS ini mengisi celah yang belum terjangkau oleh FLPP, karena tidak semua masyarakat berpenghasilan menengah bisa mengakses KPR komersial,” ujarnya.
Ananta menekankan perlunya koordinasi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam mencari solusi berkelanjutan demi kelangsungan program 3 juta rumah ini.
“Pertanyaannya, sebenarnya uangnya ada nggak sih kalau kita mengeluarkan surat utang? Itu yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.
