oleh

Skandal Petrogas Diduga ada Kejanggalan KSO Jual-beli Gas PCK2L; ACN, Dorong Kejaksaan Turun Tangan

citizen.co.id Surabaya – Dugaan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang perusahaan plat merah milik Pemprov Jatim menjadi sorotan publik lantaran, adanya skandal yang terstruktur, masif dan sistematis di PT Petrogas Jatim Utama (PJU).

Diketahui bahwa selama tiga kali perusahan plat merah milik Pemprov Jatim tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang kemudian mengakibatkan Deviden hampir terjadinya likuidasi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Jatim.


Ahmad Zazuli ketua umum Aliansi Cinta NKRI menyampaikan, Hampir dari seluruh BUMD milik Pemprov Jatim, yang tidak terdampak secara signifikan oleh Pandemi Covid-19 cuma Petrogas artinya masih bisa stabil namun dari penugasan Komisaris dan direksi diduga kuat melakukan skandal untuk membuat perusahaan merugi dan Minta suntikan anggaran dari Pemprov Jatim.

Hak cipta

Dalam hal ini Zazuli menilai, ada beberapa pemutusan kerjasama operasi (KSO) terkait dengan pelaksanaan kerjasama operasi dengan pihak ke 3 yang telah berjalan sejak 2013. Dalam kegiatan trading gas dengan Petronas di lapangan bukit tua (PCK2L) terjadi kebijakan yang sangat merugikan bagi Petrogas dengan kejadian sebagai berikut.”tuturnya


Ia menjelaskan, Dalam kegiatan usaha trading gas, PT. Petrogas mempunyai kontrak dengan Petronas untuk melakukan perdagangan gas secara dedicated (hanya boleh dijual ke pembeli yang ditunjuk SKK Migas yaitu ke PT. PJB PLN di lokasi PLTUG gresik).

Masih dipimpin Plt: Petrogas tabrakan sejumlah aturan, Anggap dirinya Devinitif

Dirut Petrogas Jatim Utama Plt Lagi, ACN: Khofifah Ini Serius Ndak Tangani BUMD

Mengingat keterbatasan PT. PJU maka dilakukan 3 KSO untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut :
1. PT. Trimita Bayani (TMB)
2. PT. Triguna Internusa Pratama (TIP)
3. PT. Arsynergi Kronologi dan Lingkup pekerjaan.


1. PT. Trimitra Bayani (TMB) Mengingat pada saat itu diperlukan dukungan pendanaan terkait jaminan atas Gas yang akan di tradingkan maka PT. PJU melakukan kerjasama dengan PT. TMB untuk mendukung pendanaan tersebut, Namun sampai dengan saat ini justru menjadi permasalahan yang belum terselesaikan terkait dengan implemtasi

2. PT. Triguna Internusa Pratama (TIP) Terkait pelaksanaan trading gas tersebut maka PT. Petrogas harus membangun infrastruktur berupa jaringan Gas dari ORF (tempat pengambilan gas) di Manyar sampai dengan penyaluran ke PT. PJB di gresik sepanjang 20 Km. Maka PT. PJU bekerjasama dengan PT. TIP dimana diberikan jasa penyaluran sebesar 1.2 USD per membantu. (Saat ini sedang dalam proses sengketa).

3. PT. Arsynergi Terkait dengan penyediaan gas ke PT. PJB dimana yang diambil dari Petronas adalah berupa RAW GAS yang harus di proses menjadi LEAN GAS yang bisa di terima oleh PT. PJB maka diperlukan infrastruktur berupa plan yang merubah raw gas menjadi lean gas yang disebut dengan LPG Plant.


Selain itu, PT. PJU melakukan kerjasama dengan PT. Arsynergi untuk investasi membangun infrastruktur tersebut senilai 50 Juta USD dan ini mengikat selama 15 tahun.

LPG Plant ini selain menghasilkan lean gas juga menghasilkan produk samping berupa LNG dan Condensat, yang pemanfaatannya juga diatur menjadi bagian bersama dengan proporsi yang di sepakati.”Sejak Desember 2020 kebijakan perusahaan adalah memutus KSO tersebut dengan pertimbangan tidak rasional,” jelas Cak Djaz sapaan akrabnya.


“Dimana sampai saat ini kegiatan tersebut masih berjalan (penyaluran gas melalui TIP, proses lean gas dengan arsy juga masih berjalan, penyaluran gas ke PJB juga berjalan) Namun KSO infrastruktur 2 perusahaan tersebut di bubarkan oleh PT. Petrogas,” lanjutnya.”tambanya

Oleh karena itu sejak tahun 2021 terdapat dispute dan ketidakjelasan landasan operasional dengan pihak KSO khususnya di KSO dengan Arsynergi yang menimbulkan kerugian yang cukup besar dimana pendapatan atas penjual hasil LNG dan kondensat. jika mengacu ke kontrak kerugian yang timbul akibat tidak diterimanya hasil penjualan LPG dan kondensat selama 1 bulan.”imbuhnya


“Ini sudah jelas, perbuatan melawan hukum bertindak melebihi kewenangan pemalsuan dokumen yang kemudian mengakibatkan timbul kerugian perusahaan dan merugikan Pemprov Jatim, apa lagi diduga ada temuan BPK, maka PJU harus di Audit oleh Akuntan publik yang profesional” tandasnya.

“Hal ini membawa impact terhadap jalannya perusahaan dimana ada aministrasi yang tidak bisa di ikuti sebagai akibat malaadministrasi dan juga berbagai tindakan fraud dan terindikasi penyimpangan jadi kalau yang di gembar-gemborkan oleh PJU memberikan setoran 7 milyar ke Pemprov Jatim sangat kecil dan jauh dari harapan.


Mengingat “Laba bersih PT PJU tahun 2018 sebesar Rp.55 miliar, tahun 2019 naik menjadi Rp.112 miliar, dan tahun 2020 turun drastis menjadi Rp.22 miliar. Deviden, tahun 2018 sebesar Rp.10 miliar, tahun 2019 naik menjadi Rp.16, 5 miliar dan tahun 2020 turun menjadi Rp.6, 9 miliar,” Pungkasnya.(cz/tok)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed