oleh

Setahun Kepemimpinan Khofifah-Emil, Masih Ada OPD Tertutup dan Kurang Responsif

citizen.co.id Surabaya – Satu tahun perjalanan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak nampaknya masih ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi yang masih belum transparan khususnya menyangkut keterbukaan anggaran.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Sri Subianti, Senin (10/2/20020). Menurutnya, masih adanya OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang masih belum sejalan dengan jargon CETTAR (Cepat-Effektif-Efisien-Tanggap dan Transparan) yang diusung Gubernur Khofifah.

Kendati demikian hal itu masih dianggap wajar karena OPD belum bisa mengiringi ritme Gubernur Jatim. Tapi sebagian besar OPD di lingkungan Pemprov Jatim kinerjanya sudah kelihatan bagus.

“Secara kinerja, kami melihat beberapa memang OPD sudah bagus. Tapi, ada yang salah satunya, jujur saja keterbukaannya kurang maksimal. Baik itu keterbukaan dalam anggaran OPD,” ungkap politisi asal Pacitan.

Lebih jauh anggota Komisi E ini juga mengatakan bahwa program layanan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas) melalui APBD Jatim memang perlu dievaluasi. Lantaran hasil sidak komisi bidang Kesra ke beberapa daerah di Jatim, banyak yang berharap anggarannya bisa ditingkatkan, karena hanya mampu berjalan tapi sulit berprestasi.

Baca juga :

Asmara Cinta, jadi Motif Pelaku Pembunuhan

Kita di Ruang Publik yang Kumuh

Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Bertemu PM Australia dan Pidato di Depan Parlemen

“Masukan dari bawah memang menginginkan adanya evaluasi program Tis-Tas. Bila masih perlu ada tambahan anggaran, ya nanti kita dialokasikan pada penambahan di APBD Jatim yang akan datang,” tutur Sri Subiati.

Selain program Tis-Tas, lanjut dia, masalah pemangkasan kuota pupuk subsidi bagi petani Jatim yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) hingga kisaran 50 persen dari kuota tahun sebelumnya, kata Sri Subiati hal itu bisa diantisipasi jika Dinas terkait lebih responsif dan antisipatif sebelum RDKK diusulkan ke Kementan.

“Harusnya Gubernur melalui OPD terkait kalau tahu usulan RDKK kab/kota turun drastis ya dievaluasi terlebih dulu sebelum diusulkan. Jangan sudah diusulkan lalu mendapat protes sejumlah daerah baru protes pemerintah pusat. Ini khan sama saja melempar tanggungjawa, ” pungkas Sri Subiati di dampingi anggota FPD lainnya Agung Mulyono. (cz/bel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed