oleh

Sengketa Tanah, Pembangunan Pasar di Batuan hanya Terlihat Pagar

citizen.co.id Sumenep – Persoalan pembangunan pasar di Batuan, Sumenep Madura Jawa Timur yang berpolemik karena masih dalam sengketa.

Pembelian tanah dengan luas tanah seluas 1,6 dengan anggaran 8,9 Milyar dari ABPD tahun 2018. Sedangkan pantauan di lapangan hanya terlihat bangunan pagar dengan menghabiskan anggaran 600 Milyar dari ABPD 2019.

Pembangunan hingga detik belum terlihat karena masih bersengketa dan sudah masuk meja hijau.

Kepala Bidang Hukum Pemkab Sumenep Hizbul Wathan, membenerkan bahwa hari ini masuk dalam tahap persidangan di PN Sumenep dengan agenda menghadirkan saksi pengugat.

Marak Eksploitasi Anak di Jatim, Anik Maslachah Wakil Ketua DPRD Butuh Peran Semua Pihak

16 Daerah Kabupaten Kota se Jatim kini dipimpin Pelaksana Harian

“Perkembangan perkaranya, hari ini persidangan pemanggilan saksi pengugat,” kata Wathan kepada Kamis, 18 Februari 2021.

Disoal proses mikanisme pembelian tanah, Wathan mengatakan itu yang bisa menjelaskan pihak disprindag. “Kalau bagian hukum itu hanya bagian pelimpahan menangani perkaranya,” tuturnya.

Soal perkembangan perkara nanti, Wathan akan memberikan informasi lebih lanjut. “Nanti kita akan informasikan soal perkembangan perkaranya,” ujarnya.

Semestinya, Sesuai peraturan presiden (Pepres) nomor 71 tahun 2012 tentang penyelanggaran pengadaian tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Diatur secara jelas soal mikanisme pengadaian tanah untuk kepentingan tanah. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 5 dan 6.

Kabid perdagangan Ardiasyah mengaku, hingga saat ini, tidak ada aktivitas pembangunan apa pun di lokasi tersebut. Sebab, tanah yang semula telah dibayar lunas oleh Pemkab Sumenep justru disengketakan oleh warga yang mengaku bahwa dirinya adalah pemilik sah lahan seluas 1,6 hektare itu.

“Kami sudah melimpahkan kewenangan soal itu ke Ka’bah Hukum Pemkab Sumenep untuk kelanjutan prosesnya. Kalau tidak salah memang ada tuntutan di pengadilan,” tuturnya

“Makanya kemudian pembangunan sementara ditahan dulu, kita pending,” pungkasnya.

Kamarullah Kuasa Hukummenyatakan, sejak awal tanah tersebut memang sudah bersengketa. Namun demikian, pihak pemerintah melalui Disperindag tetap ngotot untuk membeli lahan.

“Kesalahannya adalah kenapa Pemda itu membeli tanah yang sudah bersengketa. Membelinya pun kepada pihak yang kalah dalam sengketa itu,” tegasnya.

Sebenarnya, kata dia, Pemkab Sumenep sudah mengetahui persoalan sengketa tanah tersebut. Sebab, lahan seluas 1,6 hektare itu sering dipakai untuk kegiatan pembibitan.

Sri Mulyani: LPI Akan Dijalankan dengan Tata Kelola Baik dan Kredibel

16 Daerah Kabupaten Kota se Jatim kini dipimpin Pelaksana Harian

“Lahan itu sering dipakai untuk menanam bibit program antara Pemda dengan legislatif. Nyewanya kepada R. Soehartono. Sekarang ada transaksi pembelian, kok bisa Pemda salah kamar beli tanah,” sesalnya.

“Harusnya duduk bareng, bukan malah bermain sepihak kayak gitu,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya sangat menyayangkan tindakan pemerintah melalui dinas terkait yang dinilai merugikan R. Soehartono sebagai pemilik lahan yang sah di mata hukum.

“Iya gimana ya, agak semacam negatif thinking-lah pandangan saya pada Pemkab. Makanya, kami terus lanjutkan persoalan ini,” pungkasnya.(cz/rus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed