oleh

Satu Tahun Kepemimpinan Khofifah – Emil Kurang Maksimal, Anggota Dewan Sebut OPD Tidak Transparan

citizen.co.id Surabaya – Pemerintahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakilnya Emil Elistianto Dardak sudah melewati satu tahun masa kerja hal itu mendapat sorotan anggota DPRD Jatim Komisi B Ahmad Athoillah, Selasa 18/2/2020.

Terkait transparansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim menyangkut keterbukaan program dan anggaran.

“Kita tahu bahwa legislatif memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksektif (Pemprov Jatim). Tapi kalau eksekutif tidak teransparan, bagaimana legislatif bisa mengawasinya,” ujar anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Ahmad Athoillah

Baca juga :

Komisi B DPRD Jatim, Permentaan Nomor 1 Tahun 2020 Tidak Berpihak Kepada Petani

GSM Apresiasi Langkah Diplomatik Presiden Jokowi di Abu Dhabi, Untuk Energi Masa Depan

Gerakan Santri Milenial Mencatat Banyak Program Start Up Bersifat Ceremonial

Buktinya, lanjut Mas Atho’, sapaan akrabnya, sembilan OPD Jatim mitra kerja Komisi B (Perekonomian) DPRD Jatim, menutup rapat ketika dimintai data anggaran setiap program kerjanya. Yaitu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Peternakan (Disnak), Dinas Kehutanan (Distan), Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop), Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan Biro Administrasi Perekonomian (Biro AP)

“Misalnya program Khofifah-Emil terkait One Pesantren One Product (OPOP). Sudah sejauh mana progresnya, berapa anggarannya, berapa pondok yang telah merealisasikan, pendampingannya seperti apa dan lainnya. Sejauh ini tidak jelas, karena Dinkop Jatim hanya menggelar pameran-pameran yang diikuti sejumlah pondok, yang telah sukses sebelum ada OPOP,” ujar politisi asal Denanyar Kabupaten Jombang itu.

Padahal, kata Mas Atho’, sebagai wakil rakyat, DPR wajib melakukan fungsi pengawasan, agar jalannya pemerintahan tetap dalam koridor menyejahterakan segenap masyarakat Jatim. Ini sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu fungsi kontrol dan pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

“Sikap tertutupnya OPD-OPD di Pemprov Jatim ini, bukti bahwa jargon CETTAR (Cepat, Effektif, Efisien, Tanggap dan Transparan) yang diusung Gubernur Khofifah-Emil, hanya isapan jempol semata,” pungkas politisi dari Dapil Mojokerto dan Jombang itu.(cz/jos/bel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed