oleh

Program Kampus Merdeka Perlu Lirik Bidang Politik dan Birokrasi

-NASIONAL-6 views

citizen.co.id Jakarta – Politik dan birokrasi, dua bidang yang patut dilirik para mahasiswa. Mengingat hanya dunia usaha dan industri, yang selama ini banyak diminati para ‘penghuni’ perguruan tinggi.

Karena itu, kalangan wakil rakyat mendorong Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar produk dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), tidak hanya berfokus menyalurkan mahasiswa magang di dunia usaha dan industri.


“Kita menginisiasi agar dalam Program Kampus Merdeka magang mahasiswa tidak hanya berorientasi pada dunia usaha dan industri tapi juga merambah ke dunia politik dan birokrasi yang tak kalah menariknya,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, saat berada Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Wali Kota Semarang Terus Tambah Kapasitas Tempat Tidur Isolasi Pasien COVID-19

Berlaku Mulai 22 Juni, Inilah Ketentuan Pengetatan PPKM Mikro

Agustina mencontohkan, untuk bisa menjadi anggota legislatif, mahasiswa harus melihat langsung di DPR/MPR bagaimana sebenarnya politisi itu bekerja. Apakah persepsi yang beredar di media sosial itu sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.


“Hal ini akan mengubah mindset mereka ketika bisa melihat langsung prakteknya di dunia nyata,” tegas Agustina.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan, agar pola magang mahasiswa dengan konsep Kampus Merdeka ini tidak lagi semata-mata mereka belajar birokrasi mendasar seperti hanya mengantar surat, tapi didorong melatih mental keberanian mereka misalnya dengan mewawancarai pejabat tinggi setingkat Wali Kota, Bupati, dan Gubernur.

“Banyak yang bisa dieksplorasi dari program Kampus Merdeka ini agar tidak menjadi business as ussual, ini harus menjadi sesuatu yang memang berbeda dan membantu mahasiswa siap terjun ke dunia nyata nantinya,” papar legislator Dapil Jawa Tengah IV itu.

“DPR turun lapangan berdialog dengan para akademisi PTN/PTS, Asosiasi PTN/PTS, perwakilan BEM, juga perwakilan mahasiswa penerima beasiswa. Sehingga terjadi komunikasi dua arah melibatkan pihak DIKTI dengan para pemangku kepentingan di lapangan terkait masalahnya dan menghasilkan koreksi yang bersifat memperbaiki dan membangun terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,” urai Agustina.


Mendukung pernyataan Agustina, anggota Komisi X DPR RI lain, Zainuddin Maliki, mengharapkan agar orientasi mahasiswa tidak mundur menjadi sekedar pekerja tapi sisi konseptornya dan jiwa enterpreneur juga harus dibangun.

“Saya berharap melalui Program Kampus Merdeka ini mahasiswa tidak justru mundur ke belakang disiapkan sebagai calon pekerja di dunia usaha dan industri. Mereka juga harus didorong menjadi enterpreneur, peneliti, scientis, dan berbagai profesi lainnya,” ujar politisi PAN itu.


Untuk diketahui, ada empat program Kampus Merdeka yang didukung Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di tahun 2021, yaitu Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (microcredentials), Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), serta Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Program ini akan dimulai pada bulan Agustus/September 2021.

Sementara, keberadaan wakil rakyat di Semarang itu, terkait kunjungan kerja Tim Kunspek Komisi X DPR RI untuk bertemua dengan jajaran civitas akademika Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, stakeholder bidang pendidikan, serta turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Paristiyanti Nurwardani di Gedung Rektorat UNDIP, Semarang. (cz/bel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed