Polling : Usulan Gubernur Dipilih DPRD atau Rakyat?
Wacana mengenai pemilihan kepala daerah yang kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah memicu perdebatan sengit di kalangan politisi dan pakar. Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang mengusulkan perubahan ini, dengan alasan efisiensi anggaran.
"Saya lihat di negara tetangga efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD. Efisien, nggak keluar duit banyak kayak kita," kata Prabowo dalam HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis, (12/12/2024).
Pro Kontra dari DPR dan Akademisi
Wakil Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. Ahmad Riza Patria berpendapat, "Anggaran besar (pilkada) itu sebenarnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan," ujarnya, Sabtu (14/12/2024).
Selain itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mendukung usulan ini dengan alasan efisiensi anggaran. Menurutnya, gubernur sebaiknya dipilih oleh DPRD karena peran gubernur lebih sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sementara pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
"Paling bagus menurut saya memang gubernur dipilih oleh DPRD saja. Pertimbangan adalah karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/wali kota, lebih bagus untuk tetap langsung," kata dia dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).
Namun, usulan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Dosen Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, turut memberikan pandangan kritis terhadap usulan ini. Ia menyebutkan bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD berpotensi memutus aspirasi publik dan menimbulkan kesewenang-wenangan elite politik.
"Pemilihan gubernur oleh DPRD bisa saja menawarkan proses yang lebih mudah dan sederhana, namun hal itu bisa memutus mata rantai aspirasi publik dan menimbulkan kesewenang-wenangan elite dalam pengisian jabatan gubernur," ujar Titi pada Sabtu (30/11/2024).
Selain itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, menilai bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menjamin efisiensi anggaran.
"Menurut saya nominal transaksinya lebih besar. Banyak kasus korupsi yang melibatkan eksekutif dan legislatif daerah," ungkapnya, Selasa (17/12/2024).
Efisiensi vs Demokrasi: Jalan Mana yang Dipilih?
Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah yang ideal, yang harus mempertimbangkan efisiensi anggaran, partisipasi rakyat, dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Bagaimana menurut Anda apakah Gubernur di pilih DPRD atau Rakyat?
