oleh

Pembelian Tanah Habiskan Milyaran, Pembangunan Pasar di Batuan dalam Pusaran Sengketa Tanah

citizen.co.id Sumenep – Pembangunan pasar di Kecamatan Batuan, Sumenep Madura Jawa Timur dengan lahan seluas 1,6 hektar belum berlanjut karena masih bersengketa.

Pembebasan lahan dengan anggaran miliaran itu diambil dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Keris tahun 2018 lalu. Hal ini diperuntukan untuk pembangunan pasar.

Dari pantauan media hanya terlihat pagar saja selebihnya masih belum terlihat progresif pembangunan tersebut. Berdasarkan keterangan dari Disprendag pembangunan pagar tersebut menghabiskan anggaran Rp 600 Juta tahun 2019.

Baca juga :

Polisi Ungkap Penyelundupan 353 Kg Sabu Jaringan Internasional

Sakera Tembakau Solusi Nasib Petani Tembakau

Tak hanya itu, di tahun ini juga ada anggaran dana dari APBN sekitar Rp4 miliar untuk membangun hold atau gudang.

“Sayangnya pada saat akan dilaksanakan, dana tersebut tidak turun,” kata Kabid Perdagangan Disperindag Sumenep, Ardiansyah Ali Kamis 11 Februari 2021.

Ardi mengaku, bantuan tersebut tidak cair lantaran waktu pengerjaan dirasa tidak cukup mengingat pengerjaannya direncanakan pada bulan Oktober 2019.

“Mengerjakan proyek fisik sebesar 4 miliar itu tidak cukup (waktu,red). Artinya, mustahil selesai dalam kurun waktu tiga bulan,” sebutnya.

Ia menjelaskan bahwa pekerjaan yang sudah selesai pada tahun 2019 lalu hanyalah pengerjaan pagar yang bersumber dari APBD senilai Rp600 juta.

“Itu berkontrak di bulan November. Dalam pelaksanaannya memang ada kendala sedikit hingga melampaui tahun anggaran,” ucapnya.

Ardi mengaku, hingga saat ini, tidak ada aktivitas pembangunan apa pun di lokasi tersebut. Sebab, tanah yang semula telah dibayar lunas oleh Pemkab Sumenep justru disengketakan oleh warga yang mengaku bahwa dirinya adalah pemilik sah lahan seluas 1,6 hektare itu.

“Kami sudah melimpahkan kewenangan soal itu ke Ka’bah Hukum Pemkab Sumenep untuk kelanjutan prosesnya. Kalau tidak salah memang ada tuntutan di pengadilan,” akunya.

“Makanya kemudian pembangunan sementara ditahan dulu, kita pending,” imbuhnya.

Uniknya, meski tanah tersebut masih berstatus sengketa antar pemilik lahan, namun proses pengerjaan pembangunan pagar diklaim tidak bermasalah.

“Tidak ada masalah, juga sempat dikoreksi sama BPK langsung turun ke lapangan mulai dari ukuran dan speknya tahun 2020 kemarin,” sebutnya.

Ardi menjelaskan, soal legal standing kepemilikan lahan itu masih menunggu hasil putusan dari pengadilan. Meski demikian, ia tidak berani bersuara lebih lanjut soal proses hukumnya. “Ada di Kabag Hukum ya semua itu, nanti silakan kroscek,” pintanya.

“Semoga Pemkab Sumenep menyelesaikan kasus ini secara legal juga,” pungkasnya.(rus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed