PDIP Minta Proyek Penulisan Ulang Sejarah Dihentikan, Kementerian Siapkan Uji Publik
Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan menyatakan keberatannya terhadap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang saat ini sedang berlangsung di bawah Kementerian Kebudayaan. Mereka meminta agar proyek tersebut dihentikan.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, menyampaikan sikap tersebut dalam rapat bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, pada Rabu (02/07/2025). Ia menilai proyek ini berpotensi mengabaikan aspek penting dalam sejarah pelanggaran HAM di Indonesia.
"Kami dari Fraksi PDIP meminta proyek penulisan sejarah ini dihentikan. Itu sikap kami," ujar Bonnie, yang juga dikenal sebagai sejarawan.
Bonnie mengungkapkan kekhawatiran bahwa proyek ini bisa menjadi bentuk penyangkalan negara terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Ia menyebutkan tiga bentuk penyangkalan yang bisa terjadi: penyangkalan langsung (literal denial), penafsiran ulang yang mereduksi dampak (interpretative denial), dan pengakuan tanpa tanggung jawab (implicatory denial).
Ia menekankan bahwa saat ini tengah terjadi pergeseran makna dalam narasi sejarah, yang mengarah pada perdebatan semantik dan bukan pada substansi persoalan.
Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto, membenarkan bahwa sikap tersebut sudah dibahas secara mendalam di internal partai. "Kalau kita udah punya sikap," ujarnya singkat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pihaknya akan menggelar uji publik dalam waktu dekat terhadap isi narasi dan data dalam proyek penulisan sejarah tersebut. Uji publik akan melibatkan para ahli, perguruan tinggi, dan berbagai elemen masyarakat.
"Kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis, ya bulan Juli ini," ujar Fadli, sembari menambahkan bahwa publik diharapkan tidak buru-buru menyimpulkan sebelum hasil akhirnya dipublikasikan.
