oleh

PC PMII Surabaya Kader Partai ?

PC PMII Surabaya Kader Partai ?

Oleh : Syaifullah Azizi

citizen.co.id Ruang Publik – Belum lama berhelat, Pelatihan Kader Lanjut (PKL) 2020 yang diadakan oleh PC PMII Surabaya pada tanggal 6-11 Maret 2020 lalu menuai banyak kritik.

Bagaimana tidak, Pelatihan Kader Lanjutan (PKL) yang harusnya mampu mendidik para kadernya untuk berpegang teguh pada idealisme pilar-pilar Ahlussunnah Wal Jama’ah dan Nilai Dasar Pergerakan, malah dijadikan ajang untuk mendulang profit politik.

PKL yang diikuti oleh 33 orang dari berapa komisariat serta 2 cabang luar Surabaya ini, ditutup dengan ajang seremonial yang sekaligus mendatangkan Machfud Arifin sebagai sambutannya.

Diketahui, Machfud Arifin adalah Bakal Calon Wali Kota Surabaya yang telah diusung oleh beberapa partai lokal di Surabaya.
Gerak-gerik mencurigakan telah tercium pada saat persiapan penutupan acara.

Panitia enggan menyebutkan bagaimana konsep acara penutupan dengan jelas. Secara tiba-tiba, peserta diminta untuk membersihkan tempat acara serta menata bangku dan kursi untuk persiapan penutupan. Setengah jam berlalu, terlihat MC membawakan pembukaan dan Machfud Arifin beserta tim segera hadir duduk di panggung, didampingi oleh Ketua Umum PC PMII Surabaya serta salah satu Ketua PB PMII.

Lebih parah lagi dalam sambutannya, Machfud Arifin sempat ‘keseleo lidah’ dengan salah menyebut PMII dengan sebutan “Partai PMII”.
Anggap saja kebetulan, apabila terdapat dua pemateri dari alumni PMII yang juga sedang menjabat di DPRD Surabaya.

Akan tetapi, bagaimana jika acara penutupan yang harusnya menjadi ajang untuk penyampaian pesan-kesan selama mengikuti kegiatan tersebut, malah dijadikan ajang untuk kampanye politik praktis.

Lantas apa hubungannya Machfud Arifin dengan PMII? Ia bahkan bukanlah tokoh yang memiliki latar belakang ke-NU-an yang jelas. Apakah benar, mumpung ada acara yang melibatkan kader se-Surabaya, panitia memutuskan untuk sekaligus menyematkan kepentingan praktisnya di PKL tahun ini? Tentu PC PMII Surabaya perlu melakukan klarifikasi terkait hal tersebut. Yang jelas, PKL merupakan kaderisasi formal yang harus dijaga marwahnya dari kepentingan politik praktis mana pun.

Politik memang netral, politik bisa dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun. NU pun juga berpolitik, namun politik yang disandarkan pada nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah. Dalam kaitan ini, KH. Sahal Mahfudz menegaskan bahwa politik yang dibawa oleh NU merupakan politik tingkat tinggi atau high politics, politik yang bersandar nilai-nilai kebangsaan, kerakyatan, serta etika. Politik kebangsaan yakni politik yang memiliki orientasi pada sikap proaktif dalam mempertahankan NKRI dan Pancasila.

Sedangkan politik kerakyatan memiliki makna bahwa sudah menjadi keharusan jika NU memberikan penyadaran tentang hak dan kewajiban rakyat, melindungi segenap kehidupan bangsa dari kesewenang-wenangan pihak manapun.

Serta etika politik yang mengedepankan kesantunan dan moralitas sehingga tidak menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya.

Jika menilik pada sejarahnya, masa-masa awal pendirian PMII sebagai underbow NU, PMII tidak bisa bergerak dengan leluasa karena dibatasi oleh kepentingan politik praktis NU.

Hingga pada tahun 1972 PMII menentukan sikap independensinya terhadap NU dengan adanya Deklarasi Murnajati. Setelahnya, pada Kongres PMII ke-10 tahun 1991, PMII menegaskan kembali bahwa PMII memiliki sikap interdependensi dengan NU, hal tersebut disebabkan oleh kembalinya NU kepada khittahnya, menjadi organisasi kemasyarakatan.

Meski posisi PMII masih menjadi perdebatan hingga saat ini, PC PMII Surabaya pada Muspimcab tahun 2019 lalu menegaskan untuk kembali menjadi badan otonom di bawah naungan NU.

Kembali atau tidaknya PMII sebagai badan otonom, tidaklah bisa dijadikan alasan untuk ikut terlibat secara kelembagaan dalam kontestasi politik praktis manapun. PMII secara kelembagaan harus tetap dikawal menjadi organisasi yang mandiri, menjaga idealismenya sesuai dengan tujuan yang termaktub dalam AD/ART; Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Oleh karenanya sebagai organisasi kaderisasi intelektual, PMII harus tetap berfokus pada pengembangan potensi para kadernya secara maksimal, bukan malah menjadi organisasi yang melaksanakan ‘politik rendahan’ dengan cara melibatkan dirinya secara kelembagaan dalam kontestasi politik praktis manapun.
Setelah adanya kejadian ini, diharapkan PC PMII Surabaya dapat memberikan klarifikasi serta mempertanggungjawabkan perilakunya terhadap seluruh anggota dan kader se-Surabaya. Dan semoga kejadian serupa tidak terulang kembali pada PMII di level mana pun. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju kemuka.(cz/bel/sa)

Salam Pergerakan!
Penulis merupakan peserta Pelatihan Kader Lanjut 2020 PC PMII Surabaya dari Komisariat Airlangga.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed