citizen.co.id

Menggugat Peraturan Bersama Menag & Mendagri

Menggugat Peraturan Bersama Menag & Mendagri

Oleh: Andre Vincent Wenas

Citizen.co.id Opini – Diiringi tarian Kabasaran dari adat Minahasa, hari Selasa 3 Maret 2020, Presidium Rakyat Menggugat bersama 23 pengacaranya telah mengajukan gugatan (tuntutan) uji materi ke MA (Mahkamah Agung) terhadap Peraturan Bersama Menteri (PBM).

Yaitu PBM nomor : 9 TAHUN 2006 dan NOMOR : 8 TAHUN 2006: TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Tuntutan untuk uji materi ini disampaikan oleh suatu gerakan masyarakat sipil yang terdiri dari 23 pengacara (yang bekerja secara pro-bono) bersama Presidium Rakyat Menggugat (PRM) yang merupakan gabungan dari berbagai berbagai latar belakang organisasi massa dengan beragam suku dan agama.

Persisnya, pasal-pasal yang digugat untuk dilakukan uji materi adalah:

Pasal 13: (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Dan,

Pasal 14 (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. (Sumber: https://postkeadilan.com/pemuda-batak-bersatu-bersama-prm-lakukan-unjuk-rasa-di-mahkamah-agung-tuntut-pencabutan-peraturan-2-menteri/)

Kedua pasal tersebut (pasal 13 dan 14) ditenggarai kerap menyebabkan keributan dan hambatan di sejumlah tempat ketika ingin melakukan pengurusan ijin rumah ibadah.

Dulu, PBM (Peraturan Bersama Menteri) ini dikenal publik dengan nama (SKB) Surat Keputusan Bersama 2 Menteri. SKB 2 Menteri yang mengatur soal Tempat Ibadah ini lahir pertama kali pada 1969.

Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri jaman itu menerbitkan Keputusan No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang “Pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya”.

SKB yang diteken oleh Menteri Agama Mohammad Dahlan dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud ini terbit sebagai resolusi akibat serangkaian kasus perusakan gedung gereja, antara lain di Makassar pada Oktober 1967, kemudian di Jakarta pada April 1969, serta pasca mentoknya Musyawarah Antar-Agama yang diselenggarakan 30 November 1967.

Kemudian dalam perjalanan sejarahnya, di awal tahun 2004, ada desakan agar SKB tempat ibadah ini direvisi.

Desakan ini menguat lantaran terjadinya penutupan sejumlah gereja yang ada di Jawa Barat. Waktu itu ada sejumlah oknum dari kelompok tertentu yang menutup gereja karena dianggap melanggar SKB.

Gara-gara itu, ditengarai bahwa SKB yang ada sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada.

Kritik terkait SKB Tempat Ibadah 1969 di antaranya, tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah. Apakah itu merujuk pada pemerintah di tingkat provinsi atau kota-kabupaten.

Kemudian, tidak jelas pula siapa yang dimaksud organisasi keagamaan atau rohaniwan setempat. Poin lain adalah adanya kata-kata planologi dan keadaan setempat.

Maka, di awal Maret 2006, Menteri Dalam Negeri saat itu, M. Ma`ruf dan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menandatangani Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Surat Keputusan Bersama dua menteri ini mengatur tugas kepala daerah terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama, pendirian rumah ibadah, dan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung. Aturan ini merevisi SKB 1969.

Beberapa beleid dalam aturan ini yang mengatur pendirian tempat ibadah adalah pasal 14 SKB tersebut. Inti pasal ini adalah butuh paling sedikit 90 daftar nama pengguna yang disahkan pejabat setempat dan didukung sedikitnya 60 masyarakat setempat yang disahkan lurah atau kepala desa. Diwajibkan pula rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat.

Sekarang SKB 2 Menteri itu dikenal dengan nama PBM (Peraturan Bersama Menteri) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Dan hari ini, Selasa 3 Maret 2020, gugatan (tuntutan) untuk uji materi PBM itu telah disampaikan ke Mahkamah Agung.

Dalam suatu pernyataannya, seorang pengacara yang tergabung dalam 23 pengacara PRM, Rinto Wardana,SH,MH., menyampaikan bahwa aturan seperti ini sudah tidak relevan. Lantaran acuan-acuan peraturan perundang-undangannya pu sudah banyak berubah. Dan PBM ini pun bertentangan dengan spirit kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita.

Lagi pula, PBM (Peraturan Bersama Menteri) seperti ini selain membatasi seseorang dalam beribadah, juga menimbulkan diskriminasi, dimana ada sekelompok orang yang seolah posisinya lebih tinggi di muka hukum.

Saat ini, suatu gerakan masyarakat sipil-lah yang telah mengambil inisiatif untuk menggugat. Padahal, seyogianya inisiatif seperti ini mestinya diprakarsai oleh dewan perwakilan rakyat yang telah dipilih secara demokratis.

Namun sayang, setelah sekian lama dan setelah sekian banyak kasus menyangkut PBM ini tak ada kepedulian yang nyata untuk mengajukan gugatan (tuntutan) uji materi. Sehingga terpaksalah masyarakat sipil yang mesti bertindak.

Semoga ke depan sistem politik demokrasi kita bisa semakin matang dan dewasa.(cz/jos/avw)

Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia – Komunitas Anak Bangsa

 22,510 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *