Mahasiswa STKW datangi di Grahadi, Pertanyakan Status Kampusnya

citizen.co.id Surabaya – Tidak Jelas Status Kampusnya, Mahasiswa STKW Demo di Grahadi. Puluhan Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) Surabaya, melakukan demonstrasi di depan gedung Negara Grahadi, Kamis (8/4/2021).


Dalam demostrasi ini, beberapa di antara mereka membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan mereka. Mahasiswa juga menampilkan taterikal menggambarkan nasib mahasiswa dan kejamnya birokrasi yang merampah hak mereka.

Trending di Twitter, Gubernur Khofifah Bantah Gunakan Gerakkan Buzzer

Unjukrasa, Suara Aktivis Perempuan Tolak Tambang Fosfat

Aksi tersebut terkait ketidak jelasan status kampus STKW Surabaya. Ketidak jelasan ini menurut Koordinator Aksi Mufi Mubarok mengakibatkan, sistem pendidikan di kampus tersebut tidak jelas arah dan tujuannya, khususnya terkait keberadaan sarana dan prasana mahasiswa.


“Kami kesini, untuk memperjelas keberadaaan Kampus STKW. Semuanya tidak jelas disini, dibawah naungan Disbudpar Jatim, kami dituntut untuk melakukan kegiatan UPT (Unit Pelaksana Tugas) bukan ke arah akademis. Harapannya dulu yang kampus swasta menjadi negeri, malah tambah gak jelas gini,” Katanya kepada wartawan.

Mufi menceritakan, yayasan swasta yang menaungi Kampus STKW, pada 2011 mengalami kebangkrutan. Kondisi ini membuat pihak yayasan berinisiasi menyerahkan Kampus STKW Surabaya.

Rencana ini disambut baik oleh Gubernur Jatim saat itu, yakni Soekarwo (Pak De Karwo), dan dikelola oleh Pemprov Jatim melalui Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, hingga membentuk UPT.


Diterimanya kampus tersebut, Mufi mengatakan, Pak De Karwo pada saat itu menganggap STKW Surabaya unik, hanya satu-satunya di Jatim. Sebab ini, STKW Surabaya harus diselamatkan.

Namun, harapan manis itu, tidak sesuai ekpektasi para mahasiswa. Selama sepuluh tahun belakangan ini STKW di bawah naungan Disbudpar Jatim semakin tidak jelas, nasib mahasiswa tekatung-katung.

Nasib tersebut diperparah dengan pemutusan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada 8 Mei 2020. Dalam surat putusan tersebut, Pemprov Jatim sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap keberadaan Kampus STKW Surabaya.


“Faktanya, kampus STKW tidak lagi ada, karena semuanya milik pemerinah provinsi dari gedung, sarana prasarana, alat-alat semuanya, hanya tinggal dosen sama mahasiswa saja. Semuanya milik pemprov melalui Disbuppar Jatim,” ungkapnya.

“Setelah sepuluh tahun ditangani OPT, kampus kami statusnya malah hilang. Secara fakta, kampus STKW tidak lagi ada, karena semuanya milik pemerinah provinsi,” lanjut Mufi.

Mufi mengatakan ada lima tuntutan dalam aksi kali ini. Pertama, meminta pertanggungjawaban kepada Disbudpar beserta kroni dalam keterlibatan penyerahan STKW kepada Pemprov.


Kedua, civitas kampus meminta untuk membubarkan yayasan STKW saat ini yakni Yayasan Perguruan Tinggi Wilwatikta Surabaya (YPT-WS) yang didalamnya diisi oleh oknum-oknum ASN Pemprov Jatim.

Ketiga, meminta Khofifah menindak tegas ASN yang terlibat dalam struktur managemen UPT yang menaungi STKW. Keempat, meminta untuk membubarkan pendudukan UPT Dinas Pariwisata di Kampus STKW Surabaya. Dan kelima, mengembalikan hak-hak mahasiswa pendidikan dengan baik di STKW untuk bisa menuntut ilmu kembali.(cz/ttk)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*