oleh

LPJK Sesuai UU Seharusnya Hanya Satu

citizen.co.id Jakarta – Pembangunan konstruksi tetap berjalan. Meski saat ini masih terjadi polemik soal kehadiran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) antara yang lama dengan bentukan Kementterian PU. PTUN sendiri masih mengakui keberadaan LPJK lama, seusai undang-undang LPJK seharusnya memang hanya satu dan independen. (Foto: Arsip ANTARA/ Jessica Helena Wuysang)

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai amanat Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi seharusnya hanya satu untuk memberi layanan kepada badan usaha yang bergerak di sektor konstruksi.

“Sehingga kita tidak mengerti pertimbangan apa yang dipakai kalau Kementerian Pekerjaan Umum kemudian membuat institusi yang sama,” kata Sekretaris Umum LPJK Nasional Poltak Situmorang di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kebijakan membentuk LPJK baru itu hanya akan menimbulkan kebingungan dikalangan pelaku di sektor konstruksi karena untuk melakukan akreditasi sesuai undang-undang seharusnya hanya dilaksanakan satu lembaga saja.

Dia juga menepis tudingan yang menyebutkan pengurus LPJK (lama) terlalu komersial dengan memungut iuran terlalu tinggi, justru yang terjadi tidak ada sama sekali aliran dana kepada pengurus.

Seluruh iuran sudah disepakati bersama tertuang dalam peraturan lembaga sehingga nilainya standar dan itu dipergunakan untuk keperluan operasional seperti biaya pegawai, pemeliharaan gedung, dan sebagainya.

Poltak mengatakan, undang-undang secara jelas menyebutkan LPJK merupakan institusi mandiri (independen) sehingga untuk menjaga  kelangsungannya tetap harus ada iuran anggota, tetapi nilainya dijamin sangat terjangkau.

“Sehingga kalau ada LPJK baru, kemudian operasinya dibiayai APBN jelas itu menyalahi undang-undang karena berarti sudah tidak independen lagi,” kata Poltak.

Poltak mengatakan, kalau melihat keputusan final Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka keberadaan LPJK yang berkedudukan di Graha LPJK Nasional Pondok Indah merupakan lembaga yang sah secara hukum.

Seperti diketahui Menteri Hukum dan HAM sebelumnya digugat LPJK (Kementerian PU) di PTUN menyangkut dua hal: pertama mengenai perubahan alamat merek LPJK dan kedua mengenai pendaftaran ciptaan logo LPJK.

PTUN, kata Poltak, menerima eksepsi (pembelaan) kami diantaranya PTUN tidak memiliki wewenang mengadili pendaftaran cipta logo, serta PTUN juga tidak memiliki kewenangan mengadili soal pendaftaran, jelas Djoko.

Sedangkan Ketua bidang Perusahaan LPJK, Bachtiar Ravenala Ujung mengatakan, dengan keputusan itu berarti pengadilan hanya mengakui LPJK Pondok Indah, sehingga kalau ada sertifikat badan usaha yang diterbitkan di luar lembaga kami berarti palsu.

Dia mengatakan, bagi badan usaha konstruksi yang masih memegang sertifikat palsu LPJK memberi kesempatan untuk mengurusnya agar dapat dipergunakan dalam melakukan tender.

Namun bagi mereka yang tidak mengurus sertifikat LPJK akan melaporkan kepada polisi sebagai sertifikat palsu. Untuk mengurusnya sangat mudah mengingat sebagian besar badan usaha masih terdaftar di database kami, tinggal kita cocokan syarat-syaratnya saja.

Beberapa badan usaha sejak didirikannya LPJK (Kementerian PU) terlanjur pindah menggunakan sertifikat mereka biasanya karena selama ini syarat-syaratnya tidak lengkap misalnya tenaga ahli yang dimiliki apakah sudah lolos uji dari assessor yang sudah diakui, ujarnya.

Baca Juga :

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Tersangka Suap

KPK Kembali Gelar OTT, Tangkap Seorang Komisioner KPU

Bachtiar mengatakan, LPJK saat ini sudah menerima 170 ribu sertifikat badan usaha, dari sebanyak 199 ribu yang pernah diterbitkan.

“Bagi kita yang penting mereka tidak akan dikorbankan, asalkan mereka mendaftarkan sertifikatnya,” ujar dia menegaskan.

Bachtiar juga mengatakan, LPJK awalnya memiliki 64 asosiasi konstruksi yang menginduk kepadanya, namun dengan adanya LPJK baru tersebut sebagian beralih ke lembaga tersebut, saat ini yang menginduk ada 32 asosiasi.

LPJK saat ini memiliki 400 assessor dan 1.200 tenaga ahli, 64 asosiasi, serta 10.000 anggota asosiasi yang di dalamnya terdapat tenaga ahli dan terampil, jelas dia.

Keberadaan LPJK sangat penting apabila ada proyek konstruksi yang mengalami kegagalan maka kami dapat menyiapkan bukti kesalahan sebelum ditangani kepolisian atau KPK kalau terbukti terjadi pelanggaran hukum, jelas Bachtiar.

Keberadaan LPJK memang harus mandiri, karena terkait juga dengan pengawas dalam hal ini pengguna anggaran (pemerintah) seperti bangunan sekolah kalau rubuh sebelum waktunya tentu harus ada pihak yang bertanggungjawab disinilah fungsi kita, sanksi dari LPJK berupa pencabutan sertifikat, serta menginstruksikan kepada asosiasi untuk membina kembali anggotanya.

Anggaran pemerintah (APBN dan APBD) untuk konstruksi tahun 2012 nilainya mencapai Rp187 triliun, sehingga membutuhkan sistem pengawasan dan perencanaan yang baik untuk menghasilkan bangunan berkualitas, sehingga menjadi kewajiban kami melaksanakan pembinaan, kata Bachtiar.(cz/dikutip dari antara)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed