oleh

LPA Sumenep dan Aliansi Aktivis Perempuan Audensi dengan Fraksi PKB

-DAERAH-1 views

citizen.co.id Sumenep – Lembaga pelindungan anak (LPA) bersama Komunitas aktivis perempuan kabupaten Sumenep mendorong adanya raperda pelindungan anak dan perempuan.

Audensi para aktivis perempuan yang terdiri dari LPA, Aliansi Perempuan Sumenep di ruangan Fraksi PKB. Dalam forum turut hadir ketu DPRD Sumenep beserta ketua Fraksi dan anggota


Forum dilakukan secara terbuka dengan melalui dialog yang dipaparkan oleh aktivis perempuan dan LPA dihadapan anggota Fraksi PKB.

DPC PPP Kab. Blitar: DPC se-Jawa Timur Solid inginkan Perubahan DPW PPP Jatim

Terus Diakselerasi, Menkes: Cakupan Vaksinasi Kembali Tembus 500 Ribu Per Hari

Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah atau pun DPRD sebagai pemangku kebijakan. Sebab, Persoalan anak dan perempuan menjadi sorotan utama khususnya di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur.


Ketua Lembaga Pelindungan Anak (LPA) Nurul Sugiyati mengatakan audensi ini dalam rangka membahas soal kekerasan pada anak di Kabupaten Sumenep sudah sangat krisis. Seperti, kekerasan seksual, dan narkoba

“Tentu ini harus disikapi secara bersama tentu hal ini perlu ada aturan yang mengikat,” kata Nurul Sugiyati Senin, 31 Mei 2021.

Menurut Nurul Sugiyati, berdasarkan data kekerasan anak meningkat 30 persen meskipun ini masih belum tercatat semua. “Ini menjadi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.

Anak dan perempuan merupakan aset bangsa diibaratkan pohon kelapa sebab, kata Nurul Sugiyati, ketika aset sudah rusak tentu tidak akan menikmati hasilnya. “Maka perlu ada rumah layak anak ,” tuturnya.


Menanggapi hal itu, ketua Fraksi PKB Sumenep M Muhri sangat banga sekali dengan kedatangan LPA dan aliansi aktivis perempuan.

“Ini menjadi komitmen bersama seluruh anggota Fraksi PKB soal adanya forum diskusi perempuan,” ujarnya.

Selama ini Fraksi PKB sejak tahun 2020 telah mengusulkan adanya raperda pelindungan anak dan perempuan. “Akan tetapi karena keterbatasan anggaran maka kemudian yang dibahas dalam prolegda adalah raperda kota layak anak,” jelasnya.


Sebagaimana persoalan yang dipaparkan oleh LPA dan aktivis perempuan barusan soal persoalan kekerasan anak dan perempuan itu menjadi catatan penting. “Kita serius mengawal ini karena anak itu adalah aset bangsa,” pungkasnya.(cz/rus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed