oleh

LP Maarif NU Tak Ikut dalam POP Kemendikbud RI

Citizen.co.id Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH. Marsudi Suhud memastikan bahwa Lembaga Pendidikan LP Maarif NU memastikan tak akan mengikuti Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI) pada tahun ini.

Keputusan ini sudah diambil berdasarkan hasil rapat PBNU beberapa hari yang lalu. Dalam hasil rapat PBNU tersebut, Marsudi mengaku juga telah memberikan rekomendasi kepada kementerian yang kini dipimpin Nadiem Makarim sebagai upaya pembenahan program antara lain, Kemendikbud RI harus melakukan rekrutmen ulang dalam POP.

loading...


Baca juga :

“Ya kalau program (organisasi penggerak) tahun ini, memastikan keluar untuk tidak ikut. Enggak ikut untuk tahun ini,” kata Marsudi yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (7/8/2020).

Marsudi menyampaikan PBNU meyakini Kemendikbud RI juga pasti akan melakukan pembenahan rekrutmen program tersebut pada tahun depan. Oleh karena itu, maka rekomendasi yang diberikan PBNU ini dapat melengkapi proses rekrutmen program POP pada tahun 2021.

Selain itu, Marsudi turut merespons pernyataan Katib Am PBNU, Yahya Cholil Staquf yang menyatakan bahwa NU tetap dalam program organisasi penggerak. Marsudi menjelaskan maksud Gus Yahya tersebut bukan untuk pelaksanaan POP pada tahun ini.

“Gus Yahya juga bilang bukan tahun ini juga kan. Itu pun kalau diprogramkan lagi tahun depan. Belum tentu juga ada program itu,” kata dia.

Sebelumnya, Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan program pelatihan guru besutan Kemendikbud yang melibatkan organisasi masyarakat bidang pendidikan. Program ini nantinya akan bekerja sama dengan ormas, untuk membuat pelatihan dan Kemendikbud memberikan dana.

Namun seiring hasil seleksi diumumkan, kritik membanjiri program ini. Kemendikbud diprotes karena meloloskan sejumlah ormas yang dinilai tidak kompeten dan tidak jelas latar belakangnya.

Ormas pertama yang mundur POP adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Kemudian diikuti oleh LP Maarif NU dan PGRI.

Pada Selasa (28/7/2020) Menteri Nadiem meminta maaf secara virtual kepada PP Muhammadiyah, PBNU, dan PGRI terkait polemik POP. Ia mengakui program yang digagasnya tersebut masih jauh dari kesempurnaan, sehingga membuat organisasi besar itu mundur.

Mendikbud RI juga berharap PP Muhammadiyah, PBNU dan PGRI dapat kembali bergabung dalam program POP yang digagas Kemendikbud RI. Sebab ketiga ormas itu sudah banyak berjasa terhadap negara di dunia pendidikan, bahkan sebelum republik Indonesia berdiri. (cz/bel)



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed