citizen.co.id

Korupsi, Naluri Dasar Kekuasaan

Korupsi, Naluri Dasar Kekuasaan
oleh: Listiyono Santoso

citizen.co.id Opini – Korupsi bukan lagi merupakan berita di negeri ini. Bukan karena tidak menarik, melainkan sudah terlanjur menjadi berita biasa. Kasus OTT KPK terhadap sejumlah kepala daerah, anggota dewan, dan juga oknum kehakiman maupun kejaksaan beberapa bulan terakhir seolah kian membenarkan pernyataan di atas.

Belum selesai sebuah berita OTT KPK diterima publik, sudah hadir kasus yang sama dengan orang yang berbeda. Artinya, hampir setiap saat silih berganti elit politik lokal maupun nasional yang tertangkap tangan oleh KPK.
Realitas ini menunjukkan bahwa korupsi di negeri memang sudah seperti arisan.

Tinggal dikocok, akan keluar siapa pelakunya. Kian sering dikocok, kian banyak pelaku yang tertangkap. Kian gencar dan serius KPK bekerja, kian banyak pejabat publik menjadi tersangka kasus korupsi.

Banyaknya kasus OTT, disatu sisi merupakan prestasi bagi KPK, tapi disisi lain menjadi tragedi bagi buruknya moralitas kekuasaan di negeri ini. Paradoks memang. Bagaimana mungkin, sebuah prestasi dapat lahir dari suatu kemampuan mengungkapkan ‘kecacatan’ pengelolaan kekuasaan.

Kehendak Untuk Korupsi
Korupsi merupakan realitas yang tidak bisa dipisahkan dari interaksi dengan kekuasaan. Karena hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan atau minimal akses terhadap kekuasaan yang mampu melakukan tindak pidana korupsi.

Begitulah, ketika kekuasaan, apalagi yang diperebutkan dalam kontestasi politik, tidak lagi berdimensikan tanggungjawab moral di dalamnya, melainkan alat pemenuhan akses politik ekonomi semata, maka korupsi menjadi perilaku yang mengiringinya.

Orang yang terjun di dunia politik dengan mentalitas animal laborans (Hannah Arendt, 1958) menunjukkan orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi masih sangat dominan, yang akhirnya menjadikan kekuasaan sebagai tempat mata pencarian utama.


Dalam tradisi Platon, kritik mendasar terhadap kekuasaan yang sekedar berfungsi reproduksi pemenuhan hasrat pribadi, seperti fame, money, power and status merupakan bentuk dari keterjebakan kekuasaan dalam kesuksesan imajiner.

Kesuksesan yang tidak akan pernah selesai terpenuhi dan mengimajinasi seseorang yang memiliki kekuasaan untuk terus menerus meraihnya (Wibowo, 2010: 12). Arendt (1958) menyebut ada dua ciri dalam perilaku korupsi. Pertama, distorsi persepsi dari pelaku terhadap kekuasaan itu sendiri.

Orang bisa korupsi, menjalankan kebijakan yang tidak adil, kekerasan, dan sebagainya, karena memiliki anggapan bahwa kekuasaan itu memiliki otoritas dan kewenangan dalam penguasaan. Kekuasaan semata menjadi hasrat bagi penguasaan atas segala sumberdaya, termasuk di dalamnya penguasaan kekayaan publik. Distorsi persepsi mengaburkan pandangan orang tentang politik kekuasaan, dan ini jelas memengaruhi tindakannya.


Kedua, ketidakberpikiran pelaku. Ketika melakukan korupsi, sesungguhnya pelaku menutup imajinasinya, sehingga tidak bisa merasakan perasaan dan penderitaan orang lain sebagai akibat dari penyelewengan pelaksanaan kekuasaannya (Haryatmoko, 2011).

Korupsi itu naluri purba kekuasaan. Dalam karyanya Republic, Plato mengintroduksi sebuah paham sosialisme purba bahwa seorang penguasa (negara) sebaiknya adalah seorang filsuf; yang tidak boleh memiliki keluarga dan harta kekayaan.

Atau dalam kontesk sekarang harus ada sistem ketat, agar keluarga dan kolega tidak menikmati kekuasaan secara salah. Plato mungkin sadar tentang naluri dasar korupsi dalam setiap kekuasaan.


Penguasa menjadi korup karena alasan keluarga dan keinginan memiliki harta kekayaan. Untuk apa orang korupsi kalau bukan ingin cepat kaya dan untuk keluarganya; istri dan anak-anaknya.

Itulah sebabnya, Plato berupaya membatasi kecenderungan tersebut dengan mengajukan syarat bagi orang yang mau memegang kekuasaan; tidak boleh menikah dan tidak boleh memiliki kekayaan. Pernyataan Plato ini, meski mustahil diberlakukan saat ini, adalah bukti betapa kecenderungan korupsi sudah menjadi naluri dari kekuasaan sejak berabad-abad lamanya.

Bila benar demikian, upaya memberantas korupsi seperti berhadapan dengan karang terjal. Bukan saja karena ada kecenderungan naluriah tadi, tapi juga karena sistem dan peraturan selalu memberi peluang kekuasaan untuk korupsi. Setiap kekuasaan kata Ignas Kleden (1998)- sudah dengan sendirinya menyiapkan jebakan (sekaligus peluang, penulis) bagi orang yang memilikinya.


Semakin besar kekuasaan semakin rumit dan berbahaya jebakan tersebut, sehingga sang penguasa hampir tidak dapat meloloskan diri daripadanya tanpa dibantu orang lain.Tragisnya jebakan ini tidak pernah ditanggapi sebagai jerat penyelewengan, tetapi lebih sebagai privilese dan fasilitas yang melekat pada kekuasaan. Jebakan kekuasaan malah menjadi peluang untuk memanfaatkannya sebagai privilese dan fasilitas.

Ada ketidaksadaran bahwa kekuasaan hanyalah sekedar wewenang. Kekuasaan merupakan amanah. Dibalik kekuasaan, ada nilai yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak saja kepada publik tapi kepada hati nurani dan kepada Tuhan.


Kekuasaan dengan demikian tidak hanya berdimensikan sosial, politik, hukum dan ekonomi, tapi juga transendental. Meski kekuasaan itu bersifat profan (duniawi), tapi penyalahgunaan kekuasaan jelas menyalahi nurani dan moralitas transendensi.

Mengubah paradigma dalam memandang kekuasaan menjadi penting dilakukan. Penyelewengan pengelolaan kekuasaan, bahkan juga rebutan kekuasaan politik yang belakangan ini kian marak; adalah kesalahan dari cara pandang orang terhadap kekuasaan.

Andaikata orang paham bahwa kekuasaan adalah amanah dan dipertanggungjawabkan dihadapan publik dan Tuhan, maka orang akan sadar bahwa kekuasaan dengan sendirinya merupakan beban yang sangat berat.

Penyalahgunaan kekuasaan berarti berkhianat atas amanat rakyat dan pesan suci agama untuk mengelolanya bagi kepentingan orang banyak.(cz/jos/bel)


Listiyono Santoso, dosen ilmu filsafat dan Etika di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

 3,142 total views,  1 views today