oleh

Komisi B DPRD Jatim, Permentaan Nomor 1 Tahun 2020 Tidak Berpihak Kepada Petani

citizen.co.id Surabaya – Kelangkaan pupuk bersubsidi diberbagai daerah menuai respon oleh anggota DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah mengkritik Peraturan Menteri Pertanian (Permentaan) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020. Peraturan tersebut diprotes DPRD Jawa Timur karena tidak berpihak kepada para petani. Surabaya, 7/2/2020.

Ahmad Athoillah Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 10 Wilayah Kab. Jombang, Kabupaten dan Kota Mojokerto memberikan komentar terkait Peraturan Menteri Pertanian (Permentaan) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Peraturan tersebut tidak berpihak kepada Petani. Melihat dari potensi wilayah Jawa Timur masyarakatnya sebagian besar bermata pencarian sebagai petani.”tambah mas Athoillah.

Baca juga :

Gamal Albinsaid Maju Pilwali Kota Surabaya Semakin Berpeluang

Pimpinan DPRD Jatim : Protes Permentan Nomor 1 Tahun 2020 Tidak Berpihak Pada Petani

Pilkada 2020 Presidium Gusdurian Jatim, Jangan Asal Klaim Nama Gusdurian

Pertanian merupakan prioritas utama bagi Provinsi Jawa Timur, hal ini sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur yang menetapkan visi Provinsi Jawa Timur sebagai pusat Agrobisnis terkemuka yang berdaya saing global pada tahun 2020.”imbuhnya

Mas Athoillah menambahkan Petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan.”saat dikonfirmasi ciitizen.co.id

“ketika saya bertemu dengan masyarakat wilayah dapil 10 kebanyakan permasalahan yang dikeluhkan adalah mengenai Pertanian, para petani merasa kurang diperhatikan oleh Pemerintah, mulai dari ketersediaan Pupuk, pendampingan SDM para petani.tindas Ahmad Athoillah yang juga Anggota Komisi B

Padahal kami (Petani) sudah memberikan kontribusi yang besar untuk mencukupi kebutuhan Pangan Nasional, ungkap Mas Atho’ sapaan akrab Anggota Frakai PKB DPRD Jatim tersebut.

Pupuk merupakan kebutuhan pokok bagi para petani untuk menjaga kualitas hasil panen mereka. Apabila jatah pupuk dikurangi bisa dipastikan hasil panen juga akan menurun.

“seharusnya Pemerintah Daerah juga harus cepat mengambil sikap akan hal ini, melakukan pendampingan, perlindungan dan menjaga ketersediaan Pupuk. Jangan sampai para petani enggan untuk menjaga kualitas produksi pangan dari hasil pertanian,”imbuh Anggota DPRD Jatim asal Jombang tersebut.

“di era yang sudah serba digital ini, Pemerintah harus cepat melakukan tindakan intervensi. Petani yang menyediakan barang, tapi kenyataan dilapangan tengkulak yang memberikan harga.

Hal ini sering sekali menyulitkan para petani untuk menyambung kebutuhan hidup yang layak. Harapan dari para Petani, selain dari masalah ketersediaan pupuk, Pemerintah juga harus mengeluarkan Peraturan yang mengikat mengenai penjualan hasil Pertanian. Dari sini saya yakin, petani akan berusaha menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Dan para petani akan merasa mendapat perhatian dari Pemerintah. Pungkas Ahmad Athoillah.(cz/jos/dtk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed