KMPR Jatim Desak Khofifah Segera Pecat Sekdaprov Dengan Terhormat

Citizen.co.id Surabaya – Isu berakhirnya masa jabatan Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono sampai saat ini masih menjadi polemik. Jabatan yang akan berakhir 1 April 2021 sampai saat ini masih belum ada kabar penggantinya.


Menurut Ketua Komunitas Muda Peduli Reformasi (KMPR) Jatim, Zainul Hasan, jabatan sekdaprov harus segera dipikirkan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Mengingat masa pensiun Heru sebentar lagi akan berakhir di umur ke 60 tahunnya.

Aliansi Cinta NKRI Minta Gubernur Khofifah Segera Lakukan RUPS Luar Biasa PT Petrogas Jatim Utama

Gubernur Anies Copot Yoory Pinontoan dari Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya

“Hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 239 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS,” Kata Hasan Ketua KMPR, Senin (8/3/2021).

Hasan mengungkapkan, hal ini dikatakannya sebab ia mendengar ada kabar masa jabatan Heru sebagai Sekdaprov Jatim akan diperpanjang. Hal ini menurutnya sangat mustahil dilakukan di Jatim, sebab Heru sudah masuk massa pensiun. Menurutnya, seseorang yang menginjak usia 60 Tahun dan sedang memegang jabatan PNS wajib diberhentikan dengan hormat.


“Bahwa pengaturan perihal masa pensiun ini bersifat mutlak untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait atau stakeholder. Pejabat pimpinan tinggi yang menginjak masa usia pensiun tidak dapat diajukan perpanjangan atas masa jabatannya, dikarenakan tidak ada satu norma hukum manapun yang memberikan kesempatan atau kewenangan untuk perpanjangan Jabatan terhadap masa usia pensiun,” tuturnya.

Sementara itu, Hasan melanjutkan, mengacu pada ketentuan Pasal 117 huruf (b) undang – undang no 5 Tahun 2014 Tentang ASN, yang sering kali dipergunakan sebagai dasar hukum, untuk mengajukan usulan perpanjangan jabatan pimpinan tinggi termasuk Jabatan Sekdaprov seperti peristiwa perpanjangan jabatan Sekda Syaifulloh di Pemprov DKI Jakarta tidak bisa diterapkan. Sebab, seseorang pejabat yang hendak diperpanjang masa jabatannya telah memasuki masa pensiun.


“Pada hakikatnya ketentuan pasal 117 huruf b hanya mengatur tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan tinggi setelah batas waktu jabatan berakhir dalam 5 Tahun. Bukan dasar hukum untuk memperpanjang masa pensiun seseorang,” ungkap Hasan.

Ia menganggap mengajukan dan menetapkan usulan perpanjangan pejabat pimpinan tinggi yang telah mencapai masa pensiun, dan tidak diberhentikan dengan hormat, merupakan perbuatan pemerintahan yang cacat substansi hukum dan dapat menghambat regenerasi sumber daya manusia potensial dilihgkungan birokrasi.”saya harap Gubernur Khofifah dapat mempertimbangkan ini semua,” ungkapnya.(cz/bel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*