KJRI Jeddah Ungkap Selebgram Tawarkan Paket Haji Ilegal dengan Visa Ziarah

Jun 7, 2024 - 14:12
KJRI Jeddah Ungkap Selebgram Tawarkan Paket Haji Ilegal dengan Visa Ziarah
Ilustrasi Ibadah Haji

Jeddah - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, mengungkap seorang selebgram yang menawarkan paket haji dengan menggunakan visa ziarah. Padahal, haji tanpa visa resmi telah dilarang oleh pemerintah Arab Saudi.

Konjen RI Jeddah, Yusron B. Ambary, menyatakan bahwa selebgram tersebut telah ditahan, meskipun identitasnya belum diketahui secara detail.

"Kami tidak memiliki wewenang untuk menindak pelaku. Fokus kami saat ini adalah menelusuri posisi jemaah atau korban dari visa haji ilegal itu," ujar Yusron kepada tim Media Center Haji, Kamis (06/06/2024).

Setelah ibadah haji selesai, KJRI berencana menelusuri lebih lanjut siapa korban dan pelakunya. "Waktu sudah sangat mepet untuk menyelamatkan korban ke Tanah Air terlebih dahulu," tambah Yusron.

Pemerintah Arab Saudi kini merazia akun-akun media sosial yang menawarkan visa haji tanpa antre. Mereka yang tertangkap akan ditindak tegas oleh aparat keamanan Saudi.

Sebelumnya, aparat keamanan Saudi menangkap 37 jemaah haji Indonesia yang nekat berhaji dengan visa ziarah. Penangkapan ini juga melibatkan pengemudi dan kenek bus asal Yaman. Meski 34 WNI akhirnya dibebaskan, tiga orang yang merupakan koordinator—berinisial SJ, SY, dan MA—diproses hukum.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), Hilman Latief, mengingatkan agar jemaah Indonesia tidak nekat berhaji tanpa visa resmi, karena akan berurusan dengan otoritas Arab Saudi.

Kementerian Agama RI telah berdiskusi dengan wakil Kementerian Haji, yang menunjukkan hasil investigasi intelijen terkait orang-orang Indonesia yang menjual paket haji tanpa visa resmi.

Jemaah yang berhaji tanpa visa resmi akan dikenakan denda 10.000 Riyal (sekitar Rp 42,8 juta) dan dideportasi ke negara asal serta dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Nasrullah Jasam, menambahkan bahwa koordinator pelanggaran akan dihukum penjara enam bulan dan didenda hingga 50.000 Riyal (sekitar Rp 200 juta). Jika pelanggaran dilakukan berulang, denda yang dikenakan akan dua kali lipat.