Ketua Umum GP Ansor Instruksikan Banser Usir Demonstran di Depan Kantor PBNU
Jakarta - Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin alias Gus Addin, menginstruksikan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk tidak ragu mengusir demonstran yang beraksi di depan Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Instruksi ini disampaikan setelah kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Santri Gus Dur menggelar demonstrasi di depan Kantor PBNU, menuntut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk mundur dari jabatannya.
"Jika ada aksi lagi di depan kantor PBNU, Banser tidak perlu takut-takut. Saya perintahkan untuk usir dan gebuk saja jika mereka tidak mau pergi," tegas Gus Addin dalam keterangannya, Minggu (04/08/2024).
Gus Addin menekankan bahwa demonstrasi yang terjadi beberapa hari lalu harus menjadi yang terakhir, dan semua pihak, termasuk demonstran, harus menjaga marwah NU.
"Kemarin itu cukup yang terakhir. Kita harus jaga marwah NU. Ini adalah kantor kita semua, tempat di mana kita dididik dan dibesarkan," ujar Gus Addin dengan tegas.
Ia juga menyebut Kantor PBNU sebagai tempat yang sakral, di mana para ulama berkhidmat, dan menegaskan bahwa Banser akan siaga menunggu perintah Ketua Umum PBNU.
Massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur menggelar demonstrasi di depan Kantor PBNU pada pekan lalu, mendesak agar Gus Yahya dan Gus Ipul mundur dari jabatannya.
Wakil Sekjen PBNU Suleman Tanjung menuding bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di balik demonstrasi tersebut. Suleman mencurigai hal ini berdasarkan arah kedatangan massa dari Jalan Raden Saleh, yang berdekatan dengan Kantor DPP PKB, serta kepemimpinan demonstrasi oleh Muhamad Solihin, yang merupakan pengurus DPW PKB Jawa Barat dan mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu.
Demonstrasi ini terjadi di tengah konflik terbuka antara PKB dan PBNU yang belakangan memanas, dengan polemik yang dipicu oleh rencana mengembalikan PKB ke pangkuan PBNU. Gus Yahya menilai banyak konflik yang terjadi antara PKB dan PBNU, termasuk terkait rencana pembentukan Pansus Haji, dan merespons dengan membentuk tim untuk mendalami dan mengkaji ulang hubungan antara NU dan PKB.
