oleh

Ketua PWNU Jatim, Kasus Anti Islam di India Jangan Dibawa Keindonesia

citizen.co.id Surabaya – Gejolak di negara India yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang sangat anti muslim (rasis dan diskriminatif) di India. Nampaknya mulai merebak di negara-negara belahan dunia termasuk Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim.

Menanggapi hal itu, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengajak supaya masyarakat Indonesia khususnya warga Jawa Timur supaya tetap tenang dan tak mudah terprovokasi, sebelum mengetahui akar persoalan yang terjadi di India paska munculnya pro dan kontra terhadap kebijakan baru pemerintahan setempat.

“Upayakan itu dilokalisir. Sebab permasalahannya kayak apa kita ngak tahu. Konstelasinya kayak apa kita ngak tahu, beratnya kayak apa, akunnya kayak apa kita juga ngak tahu, jadi mohon-mohon siapaun termasuk umat Islam Indonesia jangan pakai emosi, jangan hanya pakai atas nama solidaritas atas nama muslim, lebih dari itu kita tetap mengaja gotong royong, keguyuba persatuan Indonesia itu lebih penting,” jelas Kiai Marzuki Mustamar saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (2/3/2020).

Baca juga 

Pemimpin yang Menyiksa Bawahannya

Kapolres Sumenep Gelar Kopdar Bersama Wartawan

10 Destinasi Wisata Prioritas, Pemerintah Terus Kembangkan Bandara Matahora, Wakatobi

Menurut Kiai Marzuki, jika umat muslim Indonesia menyulut aksi balasan yang dibungkus atas nama solidaritas muslim, maka saudara-saudara kita yang ada di Bali atau dimanapun yang bergama Hindu juga tidak senang kalau kasus di India merembet ke Indonesia.

“Mungkin kita bisa akan menang di Surabaya atas Hindu, menang di Malang atas Hindu tapi di Bali kita hancur. Sekali lagi sebaiknya itu dilokalisir disana. Dan kalaupun loby-loby biar dilakukan Presiden juga PBNU, melakukan loby internasional ke OKI dan PBB sehingga PBB nanti yang akan bertindak, seperti selama ini PBB memberi sanksi kepada kepala negara yang dianggap melakukan pelanggaran HAM berat” ungkap kiai asal Malang ini.

Selanjutnya jika nantinya PBB memberikan sanksi seperti embargo atau apa, tentu India juga akan berpikir ulang, jangan sampai itu melebar termasuk ke Indonesia.

Senada Ketum PP GP Ansor Cholil Yaqut Qoumas juga berharap apa yang terjadi di India itu tidak terjadi di Indonesia. Alasannya, kita beragama itu tidak boleh didasarkan pada logika mayoritas-minoritas karena kalau begitu yang mayoritas merasa memiliki hak dalam tanda kutip untuk melakukan intimidasi untuk melakukan persekusi, untuk berlaku sewenang-wenang terhadap yang minoritas.

“Saya ingin umat beragama terutama di Indonesia ini memahami agama sebagai sebuah norma untuk mempersatukan, norma untuk mendamaikan bukan menjadi norma sebagai sumber konflik karena berbeda kemudian dilawan, karena berbeda kemudian diperangi saya kira ini tidak boleh terjadi di Indonesia,” tambah Gus Yaqut sapaan akrabnya.(cz/jos/tis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed