oleh

Ketua KPK Firli Bahuri Sambut Baik Sikap Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar

-NASIONAL-11 views

Citizen.co.id Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pembatalan program vaksinasi berbayar atau vaksin Gotong Royong oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, seluruh pejabat negara harus memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Keputusan presiden adalah yang terbaik. KPK menyambut baik wejangan presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Firli dalam keterangannya, Minggu (18/7).


Sebelumnya, KPK telah menyatakan bahwa mereka tidak mendukung vaksin Gotong Royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah. Sementara, tata kelolanya sangat berisiko terjadi korupsi.

Hal ini disampaikan Firli Bahuri dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksin mandiri dan Gotong Royong tertanggal 12 Juli 2021 bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Mendagri tegur 19 Provinsi; Realisasi Anggaran Covid-19 Rendah

Wujud Kepedulian Covid-19, LEMHANNAS RI-PPRA LXII Gelar Baksos di Jakarta Timur

“KPK telah memberikan pandangan hukum terkait potensi korupsi yang bisa terjadi serta masukan strategis jika harus tetap terlaksana. Meski KPK telah memberi pandangan, tetapi wewenang tersebut tetap milik kementerian dan lembaga terkait. Adapun hasil rapat itu tentu diketahui oleh presiden,” tegas Firli.


Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung memutuskan, untuk vaksin berbayar yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah Jokowi mendapatkan masukan dan respons dari masyarakat.

“Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut. Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan,” ucap Pramono dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).


Pramono mengatakan terkait dengan vaksinasi gotong royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Dia menuturkan, perusahaan yang akan menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh karyawannya.

“Sehingga mekanisme seluruh vaksin, baik itu vaksin gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan pemerintah,” ujar Pramono.(cz/fan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed