citizen.co.id

Ketua DPR D Jatim : Dana APBD Jatim Siap Dikepras 35 Persen Untuk Penanganan Covid-19

citizen.co.id Surabaya – Untuk memenuhi kebutuhan dana penanggulangan pandemi Covid 19, Mendagri Tito Karnavian telah menginstrusikan agar setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota merealokasikan APBD murni 2020 sebesar 35 % untuk kebutuhan anggaran wabah virus Corona disease.

“Di harapkan Malam ini ,Minggu (5/4/2020) jam 23.00 Wib sudah dilaporkan ke Mendagri,” kata Ketua DPRD Jatim Kusnadi saat dikonfirmasi Minggu (5/4/2020).

Menurut politisi asal PDI Perjuangan, setelah mendapat kabar tersebut, pimpinan DPRD Jatim juga sudah menggelar rapat internal pimpinan yang intinya setuju dengan intruksi Mendagri. “Malam ini akan dilanjut pembahasan dengan Gubernur Jatim,” jelasnya.

Baca juga :

Sukses Loloskan Resolusi PBB Perdana Mengenai Solidaritas Global Atasi Covid-19

Cara Akses Token Listrik Gratis

Tuntut Keadilan Puluhan Pesilat Pagar Nusa Datangi Mapolrestabes Surabaya

Sayangnya, Kusnadi belum tahu secara detail penggunaan anggaran refocusing untuk penanganan covid-19 karena petunjuk teknis dari menteri kesehatan, “Perintah daerah hanya menyiapkan anggarannya mengikuti perintah Mendagri. Sedang untuk tehnis penggunaannya kita harus ikuti Menkes,” dalih ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Senada wakil ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menambahkan bahwa realokasi anggaran DPRD Jatim awalnya diminta sebesar Rp 82 miliar. Namun DPRD Jatim akhirnya sepakat untuk merealokasi anggarannya sebesar Rp.100 miliar.

“Tapi, sekarang ada permintaan lebih lagi, sehingga pimpinan DPRD Jatim menyetujui ditambah lagi Rp.50 miliar sehingga totalnya menjadi Rp.150 miliar atau hampir eparoh dari anggaran DPRD Jatim,” jelas politisi asal Partai Gerindra.

Ditambahkan Kusnadi, pihaknya juga sudah mendengar kalau Gubernur Jatim Khofifah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,384 triliun untuk penanganan secara komprehensif covid-19 di Jatim.

Namun soal rincian penggunaan anggaran itu, kata Kusnadi pihaknya belum mendapatkan penjelasan dari eksekutif. “Kami berharap anggaran sebesar itu juga menyasar untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat yang ikut terdampak,” harap Kusnadi.

Ia berharap DPRD Jatim juga mendapatkan penjelasan secara detail penggunaan dan efektifitas penanganan dampak ekonomi dan sosial, sehingga mereka juga tahu apa yang harus dilakukan. “Bukan untuk eksekusi, tapi setidaknya kita bisa mempengaruhi kebijakan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut Pemprov Jawa Timur menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar lebih dari Rp 2,3 triliun. Jumlah itu disebut setara dengan 6,8 persen dari total APBD Jawa Timur 2020 sebesar Rp 35 triliun.

“Dari realokasi anggaran dan refocusing anggaran di Pemprov Jatim terkumpul Rp 2,3 triliun untuk penanganan Covid-19, setara 6,8 persen anggaran APBD Jatim 2020,” kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/4) lalu.

Dia tidak menjelaskan detil anggaran kegiatan apa saja yang dipangkas untuk penanganan Covid-19. Tapi, yang pasti di antaranya pemangkasan anggaran dinas luar kota pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Anggaran tersebut, kata Khofifah, akan digunakan untuk berbagai kegiatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur untuk kegiatan promotif, kuratif, tracing, dan penanganan dampak sosial ekonomi warga akibat pandemi Covid-19.

Gubernur Khofifah juga meminta 38 bupati dan wali kota di Jawa Timur untuk melakukan hal yang sama yakni melakukan realokasi anggaran dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di masing-masing daerahnya.

“Alangkah baiknya jika bupati dan wali kota melakukan hal yang sama, minimal kisaran 6-7 persen dari kekuatan APBD kabupaten/kota sehingga penanganan wabah Covid-19 bisa tertangani secara komprehensif,” pungkas Khofifah (cz/jos)

 71 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *