oleh

Kepercayaan Publik: Modal Sosial Pembangunan Ekonomi

Kepercayaan Publik: Modal Sosial Pembangunan Ekonomi

Oleh: Andre Vincent Wenas

citizen.co.id Opini – Selalu jadi pertanyaan para perancang pembangunan, kenapa sebagian masyarakat dunia bisa sangat efisien dan efektif dalam kerja memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya?

Francis Fukuyama dalam ‘Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity’ (Free Press, 1995) ingin merajut budaya saling percaya (high trust society) langsung ke inti pemahaman kita tentang sukses atau gagalnya pembangunan ekonomi.

Digarisbawahi oleh Francis Fukuyama bahwa negara-negara makmur adalah dimana relasi bisnis (ekonomi) terjadi secara encer, sangat fleksibel (lentur, tidak kaku). Bisa begitu lantaran ada basisnya, yaitu kepercayaan (trust). Saling percaya satu sama lain. Percaya bahwa omongannya bisa dipegang. Janji pasti ditepati.

Sementara itu di belahan bumi lain, Presiden Joko Widodo sedang getol-getolnya membangun, infrastruktur dan sumber daya manusia, demi memperkuat fundamental pembangunan ekonomi.

Namun perjalanannya tidak rata dan mulus. Gangguan soal HAM (hak asasi manusia), isu intoleransi dan radikalisme (manipulasi agama) sampai ke isu terorisme dan korupsi terus menggerecoki.

Sampai Setara Institute perlu menyikapinya dengan membuat komentar pers tentang ini. Hendardi (Ketua Setara Institute) dalam rilis komentar pers yang beredar luas di berbagai media sosial tertanggal 16 Feb 2020 mengatakan keprihatinan (kalau bukan pesimisme)nya. Hendardi meminta, untuk soal HAM dan intoleransi, agar Presiden Jokowi segera memberi jawab atas harapan publik.

Setara Institute meminta agar Presiden Jokowi bersama segenap instrumen lembaga di bawahnya bisa secara terintegrasi membereskan soal pelanggaran HAM (yang sekarang maupun hutang sejarah yang belum dibereskan), juga kasus-kasus intoleransi yang masih merebak.

Hak asasi adalah hak. Harus dihormati, harus dihargai, harus dijaga oleh masing-masing pihak, dan yang terpenting HARUS dijamin oleh negara!

Disitulah terletak basis kepercayaan. Kepercayaan timbul manakala yang menjadi hak bisa diperoleh atau dinikmati dengan bebas dan aman. Artinya ada yang menjamin hak warga itu. Pertama-tama tentu oleh aparatus negara sebagai representasi kekuasaan yang diamanatkan warga.

Tatkala jaminan hak warga negara terjaga dengan baik barulah timbul kepercayaan (kredibilitas) terhadap pengelola negara. Dan lewat itu secara bertahap terbangun pula kepercayaan sosial (social trust).

Social trust yang terjaga dalam rentang waktu panjang akan jadi budaya. Di sinilah social trust sebagai modal sosial pembangunan berperan. Masyarakat saling percaya menggeser budaya saling curiga.

Kepercayaan publik sebagai modal sosial akan memutar roda pembangunan ekonomi dengan sangat efisien (murah). Dan tentu saja karena fleksibel dalam relasi bisnis akan meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Daya efektivitasnya, juga produktivitasnya akan tinggi. Efisien dan efektif, dua mata tombak perekonomian yang paling ampuh. Ampuh dalam menghadapi persaingan (competitiveness).

Bagus sekali jika Presiden Jokowi bertekad dan fokus pada pembangunan ekonomi. Hanya saja jangan lupa, bahwa kunci sukses ekonomi adalah efisiensi dan efektivitas. Dan kunci kedua hal itu adalah tersedianya modal sosial, yaitu: kepercayaan publik.

Tanpa kepercayaan publik, semuanya jadi mahal dan lamban. Urusan jadi tersendat-sendat lantaran semua pihak mesti memastikan dengan berbagai perangkat hukum, sekuriti, early warning system, dan jaringan pengamanan yang dirancang sedemikian rupa agar jangan sampai ada yang tertipu.

Asas saling curiga dalam suatu relasi sosial memang melelahkan. Bahkan bisa saling melumpuhkan. Efisiensi dan efektivitas/ produktivitas bisa jadi hanya sebuah jargon, dan ujungnya bisa utopis, mimpi belaka.

Pembangunan perekonomian suatu bangsa bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Namun ada prasyarat yang mesti dipenuhi, jika mau progresnya berjalan secara efisien dan efektif. Yaitu: tingkat kepercayaan yang inheren di dalam sanubari publik.

Pencapaian efisiensi ekonomi bukanlah diraih lewat individu rasional dengan kepentingannya sendiri. Tapi justru lewat kelompok orang yang, karena sudah ada basis akhlak (moral) komunitas, bisa efektif dalam kerjasama.

Dan kita sadar bahwa kepercayaan itu tidak bisa diminta, tapi harus diperjuangkan. Perjuangkanlah apa yang jadi hak warga negara. Hak beribadah, hak diperlakukan adil di depan hukum, hak atas kepemilikan (properti), dan berbagai macam hak warga lainnya.

Di situlah basis kepercayaan. Kepercayaan publik sebagai modal sosial, demi ekonomi yang efisien dan efektif. Di situlah perjuangannya.

Gugatan ini bukan hanya kepada Presiden Joko Widodo seorang. Tapi ke seluruh perangkat pembantu presiden dan aparat pemerintahan. Di pusat maupun di daerah.

Anda semua khan bukan cuma aksesoris pajangan, bukan pula burung gagak, simbol kematian yang takut mati. Berisik, tapi cuma pasif menunggu kematian.(cz/jos/avw)

Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia – Komunitas Anak Bangsa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed