India Pangkas Pajak Penghasilan untuk Dongkrak Daya Beli Kelas Menengah
Jakarta - Pemerintah India mengambil langkah strategis dengan memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) perorangan guna meningkatkan daya beli kelas menengah. Insentif pajak ini bertujuan untuk menopang perekonomian yang tengah melambat akibat risiko global yang memburuk.
Menteri Keuangan India mengumumkan insentif pajak sebesar 1 triliun rupee atau sekitar Rp188 triliun. Dengan kebijakan ini, individu berpenghasilan hingga 1,28 juta rupee (sekitar Rp240 juta per tahun) akan dibebaskan dari kewajiban membayar PPh. Ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dinaikkan dari sebelumnya 700 ribu rupee (sekitar Rp131 juta per tahun).
"Langkah ini akan secara signifikan mengurangi beban pajak bagi kelas menengah, memberikan mereka lebih banyak uang untuk dibelanjakan, menabung, dan berinvestasi," ujar Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (03/02/2025).
Kebijakan ini akan berdampak pada sekitar 10 juta orang, sehingga jumlah wajib pajak yang tidak membayar PPh meningkat menjadi 60 juta orang atau sekitar 74 persen dari total wajib pajak di India.
Selain reformasi pajak, Nirmala juga mengumumkan defisit APBN yang sedikit lebih kecil untuk tahun fiskal mendatang dengan peningkatan belanja infrastruktur yang moderat. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi India hanya mencapai 6,4 persen pada 2025, lebih rendah dari target 8 persen yang dicanangkan Perdana Menteri Narendra Modi demi mewujudkan visi India sebagai negara maju pada 2047. Namun, ekonomi diprediksi tumbuh antara 6,3 persen hingga 6,8 persen pada 2026.
APBN tahun ini disusun dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi India yang melemah sejak pandemi serta meningkatnya risiko geopolitik akibat kebijakan proteksionis Presiden AS Donald Trump, yang memberlakukan tarif tinggi pada produk impor dan mengguncang perdagangan global.
Kalangan pengusaha menyambut positif pemangkasan pajak ini, meyakini bahwa langkah tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) India, mengalami tekanan dalam beberapa kuartal terakhir akibat inflasi tinggi dan pertumbuhan upah yang stagnan.
Aasif Malbari, CFO Godrej Consumer Products, menyatakan bahwa reformasi pajak ini akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan, yang pada akhirnya mendorong permintaan di berbagai sektor penting. Sementara itu, Direktur Pelaksana Volvo Group India, Kamal Bali, memperkirakan kebijakan ini akan membantu hingga 30 juta wajib pajak menghemat sekitar 100.000 rupee atau Rp18,9 juta per tahun.
"Pemotongan pajak ini akan menjadi faktor penting dalam mempercepat permintaan berbagai produk konsumen," kata RC Bhargava, Ketua Maruti Suzuki India.
