Gubernur Khofifah Beri Dispensasi Santri Pondok dan PMI Untuk Mudik Lebaran

Citizen.co.id Surabaya – Dalam rangka menindaklanjuti addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nasional (BNPB) No.13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri 1442 H dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama bulan suci ramadhan. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan memberikan dispensasi bagi kelompok masyarakat tertentu untuk mudik lebaran.


Diantara kelompok masyarakat yang mendapatkan dispensasi mudik lebaran 1442 H yakni ada dua. Yang pertama adalah para santri pondok pesantren dan kedua, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai negara di luar negeri yang kontrak kerjanya habis.

Wakil Bupati Sumenep: Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil dan Terjangkau

Menteri keuangan: Kinerja Perekonomian Maret 2021 Terus Melanjutkan Tren Positif

“Makanya perlu kita koordinasikan dengan bupati/walikota maupun dengan aparat kepolisian, maupun dengan Kemenag serta pondok pesantren, agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” kata Gubernur Jatim Khofifah usai menggelar rapat koordinasi dengan forkopimda dan stakehoder terkait di gedung negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/4/2021).


Menurut gubernur perempuan pertama di Jatim, saat akhir ramadhan dan lebaran banyak para santri pondok pesantren yang hendak pulang ke kampung halaman masing-masing karena proses pembelajaran di pesantren biasanya diliburkan, sehingga perlu dikoordinasikan dengan kabupaten/kota dimana para santri itu akan pulang.

“Saat masa kepulangan santri-santri itu khan jalan sudah disekat dan dijaga aparat, sehingga mereka butuh surat pengantar supaya para pengasuh pesantren dan wali santri tidak khawatir anak-anaknya tidak bisa pulang ke kampung halaman,” jelas Khofifah.

Di sisi lain, pihaknya juga mendapatkan informasi dari BP2MI akan ada sekitar 14 ribu PMI yang terkonfirmasi akan kembali (pulang) ke berbagai daerah di Jawa Timur karena kontrak kerja mereka sudah habis.


“Kami ingin memberikan penghormatan kepada para PMI karena mereka sudah bekerja keras merantau ke luar negeri. Pernghormatan yang diberikan yakni dengan memberikan layanan semakimal mungkin upaya mereka bisa kembali ke keluarganya dengan baik,” tegas mantan Mensos RI ini.

Koordinasi ini diperlukan mengingat, dalam addendum SE BNPB No.13 tahun 2021, aturan mudik telah dirinci sedemikian detail. Karena itu, 7 titik penyekatan di jalur perbatasan dengan Jawa Tengah juga perlu dikoordinasikan dengan petugas yang ada di lapangan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.


“Selain 7 titik penyekatan, juga ada 8 rayonisasi yang dikoordinasikan antara Kapolda dengan Kapolres,” jelas Khofifah Indar Parawansa.

Sementara untuk jalur udara, kata Khofifah juga dibutuhkan identifikasi bagi para PMI sebelum diantar ke daerah masing-masing. “Kami akan memanfaatkan Korem di Juanda untuk difungsikan kembali menjadi lokasi karantina bagi para PMI. Jika ditemukan gejala yang positif ya mereka akan dibawa ke RS Lapangan untuk pemulihan,” ungkapnya.


Berkaca dari pengalaman tahun lalu, pemulangan 2100 orang PMI dari luar negeri masih mengalami kendala karena pengelompokan bis pengantar berdasarkan KTP. Padahal kenyataan di lapangan banyak diantara PMI itu yang pulang tak sesuai dengan KTP, mungkin karena tinggal mengikuti istri dan anak-anaknya.

“Karena itu perlu koordinasi dengan bupati/walikota, sebab mereka nanti akan diantar dan diserahkan terimakan di pendopo masing-masing daerah. Kalau memang ada yang tak sesuai dengan alamat, tentu kami harap bisa difasilitasi pemerintah setempat,” pungkas Khofifah.(cz/bel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*