Gelombang PHK di Industri Tekstil, DPR Panggil Asosiasi Pertekstilan

Jakarta - Menyusul maraknya penutupan pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), Komisi VII DPR RI memanggil para pelaku usaha di industri TPT dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (10/07/2024).
Dalam RDPU ini, Komisi VII DPR RI memanggil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, dan Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengungkapkan, total PHK di industri TPT pada tahun 2023 mencapai 7.200 tenaga kerja. Sementara itu, pada periode Januari hingga Mei 2024 jumlah PHK di industri TPT bertambah sekitar 3.600 tenaga kerja.
"Sehingga total keseluruhan ada sekitar 10.800 tenaga kerja yang terkena PHK. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI meminta penjelasan dari Ketua Umum API terkait kondisi dan masalah yang dihadapi, serta strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja industri TPT di tanah air kita," kata Bambang dalam rapat.
Ketua Umum API Jemmy Kartiwa menyebutkan, penyebab utama runtuhnya industri TPT nasional adalah serbuan impor pakaian jadi dari China. Berdasarkan data, ditemukan selisih pencatatan yang signifikan untuk kode HS 61, HS 62, dan HS 63 atau kode impor produk tekstil dan garmen yang semakin lebar setiap tahunnya.
"Selisih pencatatan ini sangat lebar, dengan harga deklarasi impor hanya sepertiga dari harga sebenarnya. Ini menjelaskan mengapa industri TPT kita satu per satu berguguran," jelas Jemmy.
Jemmy juga melaporkan penurunan utilisasi di industri TPT, yang kini berada di bawah 50%. Di antaranya, industri serat utilisasinya 45%, industri spinning 40%, industri weaving/knitting 52%, industri finishing 55%, dan industri pakaian jadi utilisasinya 58%.
"Penurunan ini menyebabkan banyak PHK dan penutupan pabrik di berbagai daerah, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah," tambahnya.
Jemmy menegaskan bahwa industri TPT nasional saat ini berada dalam situasi gawat darurat, menyusul penutupan puluhan pabrik dan PHK lebih dari 13.000 pekerja. Hal ini dipicu oleh pasar global yang lesu dan banjirnya produk impor dari China.