Dugaan Korupsi di Pertamina Patra Niaga, Gagas Nusantara: Perlu Transparansi Kualitas BBM dan Upaya Edukasi Publik
Jakarta - Dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga periode 2018–2023 telah memicu kekhawatiran publik terhadap kualitas BBM yang beredar. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya praktik manipulasi dalam pembelian Pertalite yang kemudian diolah menjadi Pertamax, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Namun, kasus ini lebih terkait dengan manipulasi invoice impor daripada kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat.
Merespons isu ini, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa Pertamax yang dijual saat ini bukan hasil oplosan. Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan bahwa Pertamax diproduksi dari base fuel RON 90 atau 92 yang diberi aditif sesuai standar Ditjen Migas. Proses ini dilakukan melalui injeksi aditif di terminal distribusi, bukan melalui praktik pengoplosan ilegal.
Edukasi Publik untuk Menangkal Misinformasi
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menyarankan agar Pertamina lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses blending BBM. Menurutnya, Pertamina perlu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami, bukan hanya defensif terhadap isu yang berkembang.
“Blending BBM adalah proses legal. Tapi publik butuh fakta yang jelas, bukan sekadar pernyataan bantahan,” ujar Romadhon, Kamis (27/02/2025).
Ia mengusulkan agar Pertamina segera membuat video edukasi singkat yang menjelaskan secara visual bagaimana proses blending BBM dilakukan sesuai standar, sekaligus membedakan antara blending resmi dan praktik oplosan ilegal. Video ini perlu disebarluaskan secara masif di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, serta WhatsApp agar menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Jangan hanya bicara di forum DPR atau lewat rilis pers. Pertamina harus turun langsung ke masyarakat dengan media yang lebih mudah diakses. Video pendek yang jelas lebih efektif dibandingkan dokumen teknis yang sulit dipahami,” tegasnya.
Selain itu, Romadhon juga mendorong pemasangan QR code edukasi di setiap SPBU agar masyarakat dapat langsung mengakses informasi resmi saat mengisi BBM.
Transparansi dan Upaya Menghentikan Hoaks
Romadhon mengingatkan bahwa misinformasi terkait isu oplosan BBM dapat merusak kepercayaan publik terhadap Pertamina. “Narasi seperti ini mudah viral karena bersifat emosional, membuat masyarakat takut bahwa BBM yang mereka gunakan tidak berkualitas. Padahal, Kejagung berbicara tentang manipulasi invoice impor, bukan kualitas BBM itu sendiri,” ujarnya.
Sebagai langkah transparansi, ia menyarankan agar Pertamina segera merilis data invoice impor BBM periode 2018–2023 di situs resmi perusahaan. “Jika yakin tidak ada yang salah dalam proses blending, tunjukkan datanya. Jangan biarkan hoaks tentang mafia migas berkembang,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia harus mendorong transparansi lebih lanjut dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat tentang tata kelola BBM nasional.
“Pertamina harus membangun kepercayaan publik, bukan hanya dengan membela diri di parlemen, tetapi dengan langsung turun ke masyarakat menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan,” tutup Romadhon.
Strategi Distribusi Edukasi yang Disarankan:
YouTube & Instagram: Video pendek yang menjelaskan proses blending BBM.
TikTok: Edukasi singkat dengan format visual yang menarik agar mudah viral.
WhatsApp Blast: Penyebaran video ke grup masyarakat dan komunitas kendaraan.
QR Code di SPBU: Akses langsung ke informasi resmi saat konsumen mengisi BBM.
Facebook & Twitter: Klarifikasi terhadap narasi keliru tentang BBM Pertamina.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap Pertamina dapat kembali pulih, serta memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat sesuai dengan fakta yang ada.
