oleh

Diskominfo Jatim Evaluasi Pengelolaan SP4N Lapor Kabupaten/Kota

Citizen.co.id Surabaya – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur mengevaluasi pengelolaan pelayanan pengaduan aplikasi SP4N-LAPOR oleh kabupaten/kota di Jatim. Dari evaluasi tersebut, sebanyak 38 instansi atau 100 persen sudah memiliki SK pengelola pelayanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR, dan hampir semua sudah melaporkan hasil tindak lanjut kepada admin kordinator.

“Saya mengapresiasi peran aktif admin pengelola pengaduan, meski ada 1 kabupaten yang hingga kini belum melaporkan hasil tindak lanjutnya, yakni kabupaten Blitar. Untuk Kabupaten Blitar saya mohon segera dilaporkan,” ujar Plt. Kepala Bidang Informasi Publik, Diskominfo Jatim, Edi Supaji, SH MM, saat membuka kegiatan.


Kegiatan yang digelar secara virtual ini diikuti oleh admin pengelola pengaduan SP4N-LAPOR di 38 kabupaten/kota di Jatim, pada Kamis (27/5/2021).

Pilkades 2021, Tokoh Muda M Ridwan Kecewa dengan Sistem Skoring

Polisi Turun Tangan. Pejabat BPJS Kesehatan Diperiksa

Kepala Seksi Layanan Informasi, Bidang Informasi Publik, Diskominfo Jatim, Putut Darmawan SE, mengatakan kegiatan ini didakan sebagai upaya tindak lanjut disposisi Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22 April atas SE Kementerian Dalam Negri No.490/1421/SJ tentang Percepatan Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.


Adapun disposisi itu, pertama, agar admin pengelola segera melakukan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik 2020. Kedua, segera menyelesaikan persoalan kelembagaan pengelola pengaduan. Ketiga, SDM Pengelola pengaduan yang mumpuni dalam mengelola aplikasi pengaduan, dan Keempat adalah adanya dukungan anggaran.

Melalui disposisi tersebut, kata Putut, maka perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi yang kuat antar admin pengelola dan kordinator. Para admin diharapkan bisa mempercepat proses penyelesaian pengaduan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas instansi.


Selain itu, meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan melalui supervise yang jelas dan terukur, meningkatkan efensiensi sumberdaga dalam berbagai pelaksanaan program seperti penguatan kapasitan dan public engegement, serta melaksanakan program bersama bagi instansi pemerintah yang berada dalam sebuah simpul.(cz/bel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed