Deviden Menurun Drastis, Ketua Komisi C DPRD Jatim desak Gubernur Segera menentukan Dirut Definitif PT. Petrogas Jatim Utama

citizen.co.id Surabaya – citizen.co.id Surabaya – Komisi bidang keuangan DPRD Jatim terus mengevaluasi kinerja BUMD-BUMD milik Pemprov Jatim yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan untuk mendukung program-program pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat Jatim.


Sayangnya, sebagian besar kinerja BUMD Jatim masih jauh dari harapan. Bahkan deviden yang diberikan untuk menyokong PAD pada tahun 2021 rata-rata turun drastis. Satu diantara BUMD Jatim yang mendapat sorotan Komisi C adalah PT Petrogas Jatim Utama (PJU) perusahaan yang bergerak di bidang usaha Minyak and Gas.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hidayat Masiaji mengatakan bahwa laba bersih dan deviden PT PJU Jatim tahun 2020 turun drastis dibanding tahun 2019 maupun tahun 2018 lalu.

IWABA Gelar Seminar dan Talkshow: Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin, Perempuan Makhluk Istimewa dan ber-multitasking

Presiden Jokowi Buka Munas PKB: Perkuat Fondasi Keagamaan dan Kebangsaan

“Laba bersih PT PJU tahun 2018 sebesar Rp.55 miliar, tahun 2019 naik menjadi Rp.112 miliar, dan tahun 2020 turun drastis menjadi Rp.22 miliar. Deviden juga begitu, tahun 2018 sebesar Rp.10 miliar, tahun 2019 naik menjadi Rp.16, 5 miliar dan tahun 2020 turun menjadi Rp.6, 9 miliar,” kata Hidayat.


Pendapatan PT PJU tahun 2020 turun, kata Hidayat disebabkan penyerapan gas PJB turun, dari 26, 24 MMSCFD pada 2019 menjadi 18,15 MMSCFD. Akibatnya laba di tahun 2020 juga turun dikarenakan menurunnya laba dari kegiatan KSO dan turun laba PJU.

Namun jika ditelisik lebih dalam, kata politikus asal Fraksi Partai Gerindra penyebab menurunnya kinerja PT PJU (Holding) pada semester II tahun 2020 dikelompokkan menjadi empat. Pertama, cost recovery mengecil akibat merosotnya harga minyak dunia. Kedua, tidak adanya insentif pajak dari penyelesaian sisa MUG O2 dan O3.

Ketiga, anak usaha masih bleeding akibat alokasi gas baru periode 2021-2025. Dan keempat, permasalahan hukum karena pengalihan PI (partisipating interest) 10% belum dapat direalisasikan.


“Hampir sama yang dialami PT PWU Jatim. Dari 9 anak perusahaan yang dimiliki PT PJU, ternyata yang kondisinya sehat ternyata hanya 3 anak perusahaan sehingga hal itu semakin membebani PT PJU sebagai holding,” beber Hidayat.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan kinerja PT PJU tidak optimal adalah perusahaan sebesar itu masih dipimpin Plt Dirut yakni Agus Edy Sumanto.


“Komisi C mendesak Gubernur Jatim segera melakukan RUPS Luar Biasa untuk menentukan Dirut definitif dengan membentuk pansel supaya konsolidasi perusahaan menjadi lebih optimal,” pinta politikus asal Mojokerto.

Ia juga menyayangkan kondisi anak perusahaan yang dibentuk PT PJU bersama pihak lain (BUMD Kab/kota dan koperasi,red) harus berdarah-darah (bleeding) akibat tak kunjung dapat merealisasikan PI 10%.

“Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di wilayah Jatim khan banyak tapi yang bisa direalisasikan PI-nya baru Blok Cepu, ini sungguh ironis,” pungkas Hidayat.(cz/bel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*