oleh

Dalam Sejarah Polda Jatim Di Pimpin Non-muslim, Apa Polri Tidak Mengukur Kapasitas Jatim Sebagai Kota Santri

Dalam Sejarah Polda Jatim Di Pimpin Non-muslim, Apa Polri Tidak Mengukur Kapasitas Jatim Sebagai Kota Santri

Oleh : Ahmad (Santri Kampung)

Opini Surabaya – pergantian Kapolda Jawa Timur dinilai sangat cepat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, Forum santri kampung akhirnya angkat bicara terkait penempatan Irjen Pol Nico Afinta sebagai Kapolda Jatim yang baru sebagai pengganti Irjen Pol M Fadil Imran, karena Irjen Pol M Fadil Imran di tugaskan menjabat sebagai Kapolda metro jaya.


Hal ini dinilai ada sesuatu yang mengganjal dan menjadi sorotan publik, penempatan dan ditunjuknya Irjen Pol Nico Afinta (Non-muslim) sebagai Kapolda Jatim menjadi perhatian serius bagi kelompok ulama maupun kalangan pesantren, karena Jawa Timur merupakan kota santri, hal ini di khawatirkan akan menjadi problem jembatan komunikasi antara ulama dan pondok pesantren.

Mengacu dari Kapolda yang dulu – dulu seorang muslim yang baik dan sangat dekat dengan kalangan ulama maupun kalangan pesantren, Kapolda Jatim yang baru (non-muslim) menunjukkan kalau petinggi polri tidak bisa memilih dan memilah kapasitas Anggotanya, dari sini Kapolri harusnya bisa mengenali kearifan lokal masyarakat serta paham dengan kultur sebuah daerah.


Penempatan Kapolda Baru Jawa Timur harus menjadi pertimbangan bagi penting Kapolri sehingga tidak memancing reaksi publik.

Sebagai bahan pertimbangan kepada kapolri untuk Meninjau kembali penunjukan Kapolda Jatim Baru yang (Non-muslim) dengan mempertimbangkan faktor kearifan lokal dimana Penduduk Jatim mayoritas Muslim.

Kami Sampaikan sebelumnya Masyarakat Jatim tidak Rasis, namum sepanjang sejarah Jatim belum pernah dijabat Kapolda dari Non Muslim, adakah agenda lain dengan penempatan Kapolda Non Muslim di Jatim.


Masih banyak Petinggi Polri yang mempunyai kemampuan dan beragama Islam yang bisa ditempatkan mengisi jabatan Kapolda Jatim.

Tidak menjadikan agama sebagai tameng atau komoditas politik namun perlu dicermati kembali bagi petinggi polri apa bila akan menempatkan anggotanya sebagai pimpinan disuatu daerah.(cz/bel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed