Cendekia Muda Gelar Dialog, Pertanyakan Pertumbuhan Ekonomi 8%
Jakarta - Forum diskusi Bincang Cendekia menggelar dialog Vol. 2 dengan tema "Pertumbuhan Ekonomi 8%: Utopis atau Realistis", Rabu (12/02/2025). Acara ini menghadirkan para pakar ekonomi serta perwakilan pemerintah yang membahas efisiensi anggaran dan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sekretaris Jenderal PP Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, menekankan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8% memerlukan perhatian khusus pada sektor manufaktur, investasi yang efisien, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung target tersebut.
“Tantangan utama dalam mencapai target ini ada pada infrastruktur, kualitas SDM, reformasi birokrasi, dan stabilitas politik,” ujar Hafidh.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa suatu negara tidak bisa mencapai status negara maju jika masih terjebak dalam Middle Income Trap.
“Belanja pemerintah harus dikelola dengan bijak agar tidak menciptakan kerentanan ekonomi di masa depan,” tambahnya.
Mohammad Faisal, Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5%, bahkan hingga 8%, masih mungkin dicapai dengan akselerasi kebijakan yang signifikan. Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur, serta pengelolaan program prioritas yang optimal.
Namun, Faisal juga menyoroti dampak pembengkakan kabinet terhadap efisiensi anggaran. Menurutnya, meskipun efisiensi diperlukan untuk mencegah mark-up anggaran, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghambat kinerja pemerintahan.
Menanggapi isu ini, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Muhammad Isra Ramli, menjelaskan bahwa penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 48 bukan berarti pemborosan anggaran.
"Efisiensi yang dilakukan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa langkah ini akan berdampak pada efektivitas program pemerintah dalam mendukung dunia usaha.
Di akhir sesi, Mohammad Faisal kembali menegaskan bahwa membangun kepercayaan publik harus menjadi prioritas pemerintah.
“Tanpa kepercayaan publik, sebaik apa pun program yang dicanangkan akan sulit mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, kabinet Prabowo-Gibran harus menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat,” pungkasnya.
Diskusi ini diselenggarakan oleh Jaringan Cendekiawan Muda, yang merupakan inisiatif Forum Sekretaris Jenderal Organisasi dalam Kelompok Cipayung Plus, yang terdiri dari HMI, KMHDI, PMKRI, HIKMABUDHI, GMNI, GMKI, IMM, PMII, HIMA PERSIS, KAMMI, dan LMND. Forum ini bertujuan menjadi wadah dialog intelektual dari berbagai perspektif dan latar belakang.
Perdebatan mengenai efisiensi anggaran dan strategi pertumbuhan ekonomi dalam diskusi ini menunjukkan bahwa keseimbangan kebijakan pemerintah sangat penting. Di satu sisi, efisiensi fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi di sisi lain, pemangkasan anggaran yang berlebihan harus dihindari agar tidak menghambat program strategis yang dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
