oleh

Bupati Sumenep akan Kaji dan Meminta Masukan Ulama soal Tambang Fosfat

citizen.co.id Sumenep – Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyikapi soal isu tambang fosfat di Kabupaten Sumenep akan melakukan kajian serta meminta masukan Ulama.

“Selain tentunya masukan dari para aktivis lingkungan, kami juga akan minta saran dan masukan para ulama,” ujar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Minggu, 14 Maret 2021.


Penolakan terhadap rencana penambangan tambang fosfat terus mendapat penolakan dari berbagai kalangan termasuk para ulama, aktivis dan pemerhati lingkungan.

Baginya, kajian itu penting. Di antaranya untuk mengetahui apa saja dampak yang akan timbul jika penambangan fosfat dilakukan. Baik terhadap lingkungan, sosial, ekonomi maupun sektor lainnya.

Sejak 2020 Polri Sebut Total Kerugian Kejahatan Siber Mencapai 1,23 T

WHO dan UNI Eropa Umumkan Kerja Sama Baru Mendukung Respons Covid-19 dan Memperkuat Sistem Kesehatan di Indonesia

“Kalau dari kajian itu kemudian ternyata memang lebih banyak mudaratnya, baik kepada lingkungan maupun masyarakat, ya, ayuk kita berusaha bersama agar tidak sampai terjadi,” ujar Bupati.

Fauzi lalu menjelaskan, yang berwenang mengeluarkan izin tambang fosfat bukan Pemkab Sumenep, tapi pusat. Namun sambungnya, jika masyarakat menolak maka kemungkinan terjadi aktivitas penambangan akan kecil. Bahkan bisa tidak terjadi.


“Kenapa saya sampaikan hal ini, agar kita terbiasa menempatkan suatu persoalan pada tempatnya. Sehingga jika ada perusahaan sampai mendapat izin, itu tidak disebut Pemkab yang mengeluarkan izinnya,” tegasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep ini juga menegaskan, sejauh ini dirinya tidak pernah diajak berkomunikasi oleh investor manapun terkait rencana penambangan fosfat di Sumenep.

“Kalaupun nantinya ada yang mau berkomunikasi, saya akan arahkan untuk berkomunikasi lebih dulu dengan masyarakat. Khususnya di daerah-daerah yang akan terdampak. Intinya, dalam konteks ini, saya akan bersama masyarakat,” papar dia.


Selanjutnya dikonfirmasi mengenai review Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Sumenep 2013-2033 yang ditengarai akan memuluskan rencana penambangan fosfat, menurut Fauzi hal itu prosesnya sudah berlangsung sejak dirinya belum menjadi Bupati.

Saat ini proses review Perda RTRW Sumenep itu masih di tingkat provinsi. Setelahnya akan dibicarakan di tingkat pusat, sebelum akhirnya dibahas di DPRD.

“Kita tunggu saja, bagaimana nanti pembahasannya di DPRD. Karena review Perda RTRW itu tidak hanya soal fosfat. Yang pasti, kami akan selalu terbuka menerima aspirasi dan masukan masyarakat untuk Sumenep lebih baik ke depan,” pungkasnya.(cz/rus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed