oleh

BUMD Jatim Jangan Jadikan Tempat Balas Jasa, Isi Dengan SDM Yang Berkualitas

citizen.co.id Ruang Publik  – Refleksi selama tahun 2020 dalam mengamati Kinerja BUMD milik Pemprov Jatim dinilai kurang maksimal. BUMD milik Pemprov Jatim yang seharusnya diharapkan menjadi mesin Pemprov untuk meningkatkan pendapatan daerah, ternyata tak berjalan sesuai dengan harapan.

Ketua umum Aliansi Cinta NKRI Jatim Ahmad Jazuli menilai dalam implementasi PP No.54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD. Tujuan pendirian BUMD salah satunya adalah untuk meningkatan pendapatan daerah.


Jazuli menambahkan Dari 12 BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim, mungkin hanya ada satu atau dua BUMD yang mampu memenuhi harapan sebagai penopang pendapatan daerah provinsi Jawa timur.

Mungkin hanya ada satu atau dua BUMD Jatim yang eksis dan fokus meningkatkan pendapatan dan penopang PAD,” menurut Jazuli yang juga sebagai wakil ketua DPD KNPI Jatim, Senin (28/12/2020).

Jazuli menegaskan bahwa persoalan utama BUMD milik Pemprov Jatim selama ini terkendala di SDM. Sebab peran jajaran komisaris dan direksi BUMD tak sesuai dengan bidangnya sehingga kinerja BUMD tak bisa maksimal.“ Rata-rata yang ditempatkan dalam jajaran komisaris dan direksi bukan orang yang tepat untuk mengelola BUMD,” tegas Cak Djaz sapaan akrabnya.


Semisal PT Petrogas Jatim Utama (PJU) semestinya Gubernur Jawa Timur ibu Khofifah tau, pasca meninggalnya Dirut Mochamad Abdul Wachid atau Gus Wahid. belum ada pergantian melainkan pelimpahan kewenangan pelaksana tugas (Plt) kepada Agus Edi Sumanto. Nampak banyak kejanggalan dalam menjalankan sebagai Plt Dirut PT Petrogas Jatim Utama (PJU).

Petrogas Jatim Utama sebagai salah satu BUMD Jatim yang dinilai memberikan banyak pendapatan PAD Jatim, belum pernah dilakukan audit selama peralihan Dirut dari Gus wahid ke Agus Edi Sumanto, termasuk masyarakat berhak memberikan rapor kepada BUMD, hal ini Sejalan dengan harapan komisi C DPR D Jatim untuk mendongkrak pendapatan BUMD, karena permasalahan BUMD tersebut sangat serius untuk diselesaikan. Mengingat hal tersebut berkaitan dengan investasi atau penyertaan modal.


Mengingat PT Petrogas Jatim Utama (PJU) adalah BUMD yang sangat strategis yang dimiliki Pemprov Jatim selain Bank Jatim. Apalagi, Jawa Timur memiliki banyak cadangan migas yang menjadi domain PJU.

Belum lagi penempatan seseorang dalam jajaran komisaris dan direksi BUMD itu memang menjadi kewenangan eksekutif tapi jangan terkesan BUMD dijadikan sebagai tempat balas budi karena modal yang digunakan itu berasal dari uang rakyat,” tindasnya.


Saat ini kalau kita cermati bahwa capaian dari target PAD yang diberikan BUMD-BUMD Jatim masih biasa-biasa bahkan sebagian besar masih dibawah target. Saya rasa kalau capainnya masih stagnan, ya perlu dikaji ulang apakah masih layak dipertahankan keberadaan BUMD itu atau diliuidasi agar tidak membebani APBD Jatim,” pungkas ketua umum Aliansi Cinta NKRI Ahmad Jazuli. (cz/bel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed