BGN Resmi Luncurkan Layanan SAGI 127
Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkenalkan layanan Sahabat Sentra Aduan Gizi Interaktif (SAGI) 127 yang beroperasi penuh selama 24 jam sebagai kanal aduan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa layanan tersebut disiapkan untuk memastikan anak-anak Indonesia memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan mengenai menu maupun pelayanan MBG. Masyarakat umum pun dapat memanfaatkan kanal aduan ini.
“Layanan ini dibangun untuk memenuhi hak anak-anak Indonesia. Mereka bisa melaporkan menu atau pelayanan MBG, dan semua aduan akan ditangani oleh 127 petugas BGN yang siaga sepanjang hari,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Menurut Dadan, berbagai komentar dan keluhan terkait menu MBG kerap bermunculan di media sosial. Kehadiran SAGI 127 menjadi cara agar masyarakat memiliki jalur resmi yang lebih cepat dan responsif dalam menyampaikan masukan.
“Banyak temuan di medsos, mulai dari anak-anak yang meminta menu tertentu hingga kritik lainnya. Karena itu, akses yang lebih terbuka bagi masyarakat menjadi penting,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, BGN juga merilis Kampanye Nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia. Kampanye ini dicanangkan sebagai langkah jangka panjang untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama menghadapi proyeksi jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 324 juta pada 2045.
Dadan menuturkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia lahir dari keluarga dengan tingkat pendidikan relatif rendah, sehingga akses terhadap makanan bergizi masih terbatas.
“Rata-rata pendidikan orang tua hanya sembilan tahun. Tidak heran bila 60 persen keluarga tidak mampu menyediakan menu gizi seimbang, dan 60 persen anak jarang minum susu karena faktor biaya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses makanan bernutrisi, sehingga kampanye nasional MBG menjadi gerakan penting yang harus diperkuat.
Saat ini, BGN mencatat sudah ada 15.267 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif melayani lebih dari 44 juta penerima manfaat. Angka tersebut baru mencakup sekitar 53 persen dari target, sehingga masih ada 47 persen anak yang perlu dijangkau.
“Kita masih harus mengejar hampir separuh sasaran agar semua anak bisa menerima haknya,” ujar Dadan.
