Bamsoet Ingatkan Platform Marketplace Jangan Jadikan UMKM Digital 'Sapi Perah'
Yogyakarta - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyuarakan keprihatinan atas beban berat yang dialami pelaku UMKM dalam ekosistem marketplace digital. Ia menyoroti praktik potongan komisi yang tinggi dari platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya, yang menurutnya telah menjadikan pelaku UMKM seperti "sapi perahan".
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menghadiri Sarasehan Keluarga Besar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (28/06/2025). Dalam forum itu, Bamsoet menekankan pentingnya regulasi untuk melindungi pelaku usaha kecil dari tekanan biaya yang tak seimbang.
"Awalnya marketplace dianggap solusi karena memudahkan penjual tanpa harus sewa toko. Tapi kini, potongan komisi bisa mencapai 20 sampai 25 persen per transaksi. Ditambah biaya iklan, penalti, dan berbagai potongan lainnya yang sangat membebani UMKM," tegas Bamsoet.
Ia menyebut data pendapatan marketplace yang terus meroket—Shopee meraih 16,8 miliar dolar AS, Tokopedia Rp 622 miliar, dan Lazada 3,8 miliar dolar AS pada kuartal pertama 2024—berbanding terbalik dengan kondisi pelaku UMKM yang margin keuntungannya terus menyusut.
Mengacu pada survei Lembaga Demografi FEB UI awal 2025, sebanyak 68 persen UMKM digital merasa keuntungan mereka terus turun karena potongan dari platform. Bahkan 43 persen pernah berhenti berjualan atau berpindah ke media sosial akibat tidak mampu bersaing. Data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) juga menunjukkan sekitar 40 persen pelaku UMKM mengalami kesulitan mencapai profit karena tingginya beban biaya.
“Dari 65 juta UMKM di Indonesia, sekitar 22 juta telah masuk ke platform digital. Tapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Sisanya tertekan biaya tinggi, margin rendah, dan ketergantungan besar pada sistem platform yang tidak transparan,” kata Ketua MPR RI ke-15 itu.
Bamsoet mendorong agar DPR segera memanggil Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM untuk menyusun kebijakan perlindungan yang lebih kuat bagi UMKM. Ia menilai perlu adanya batasan potongan komisi maksimal, transparansi biaya layanan, serta sistem feedback yang adil antara penjual dan penyedia platform.
“Kebijakan yang ada sekarang cenderung berat sebelah. Penjual harus patuh pada aturan sepihak tanpa ruang negosiasi. Ini bertentangan dengan semangat pemberdayaan UMKM yang menjadi program ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah memberikan pendampingan dan edukasi bagi pelaku usaha agar memahami hak-haknya di platform digital. Menurutnya, jika masalah ini terus dibiarkan, maka pertumbuhan dan daya saing UMKM bisa stagnan, bahkan terancam berhenti.
“Kalau tidak ada regulasi yang melindungi, UMKM bisa kehilangan ruang berkembang. Padahal UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kita tidak boleh membiarkan mereka terpuruk karena ketimpangan sistem,” tutup Bamsoet.
