Bamsoet Desak Kejagung Percepat Penanganan Kasus Korupsi Pertamina
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bersikap progresif dalam menangani kasus mega korupsi di Pertamina. Ia menegaskan pentingnya percepatan penyidikan agar kasus ini tidak berkembang menjadi "bola liar" yang dapat menimbulkan kebingungan dan hoaks di masyarakat.
Menurut Bamsoet, setelah menetapkan tujuh tersangka dan menghitung kerugian negara yang mencapai hampir Rp 1.000 triliun, Kejagung harus segera melacak aliran dana hasil korupsi. Ia mendorong kerja sama dengan PPATK dan pihak terkait lainnya agar seluruh pihak yang diuntungkan dari kasus ini bisa terungkap.
"Penanganan kasus ini harus terus berprogres. Kejagung harus fokus bukan hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap siapa saja yang terlibat. Langkah percepatan sangat penting untuk mencegah hoaks yang merugikan pihak yang tidak bersalah," ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (10/03/2025).
Ia menekankan bahwa publik meyakini dana sebesar itu tidak mungkin hanya disimpan di rekening tujuh tersangka yang memiliki profil sebagai pekerja profesional biasa tanpa afiliasi politik. Menurutnya, skala manipulasi dan rentang waktu selama lima tahun menunjukkan adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain.
"Mungkin mereka ingin menumpuk kekayaan dengan cara memanipulasi atau mengoplos bahan bakar. Namun, jumlahnya terlalu besar untuk dilakukan sendiri. Pelacakan aliran dana menjadi kunci untuk mengungkap siapa saja yang diuntungkan," jelasnya.
Bamsoet juga menilai bahwa kasus ini merupakan ujian bagi Kejagung dalam memberantas korupsi skala besar. Ia berharap masyarakat tetap mengawasi perkembangan penyidikan, termasuk upaya pemulihan aset negara yang hilang.
"Kejagung harus menangani kasus ini dengan transparan agar kepercayaan publik terhadap institusi hukum tetap terjaga. Semua pihak yang terlibat harus mendapatkan hukuman yang setimpal," tutup Bamsoet.
