oleh

Anggota FPKB DPRD Jatim minta Pemprov lebih perhatikan Rekrutmen Pimpinan BUMD

Citizen.co.id Surabaya – DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan atensi lebih kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim, Jatim Graha Utama (JGU) dan Petrogas Jatim Utama (PJU).

Pentingnya perhatian dari Pemprov Jatim kepada BUMD nya ini dikatakan langsung oleh Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ahmad Athoillah. Sebab menuturkannya, BUMD Jatim tersebut sudah keluar dari visi dan misi perusahaan dalam menambah pendapatan Jatim sendiri.


Oleh karenanya, Mas Atho’ sapaan akrabnya sangat menyenangkan perusahaan sekelas petrogas yang bergerak dibidang gas dan minyak bumi sampai saat ini masih dipimpin oleh seorang Plt.

Dalam Rangka HKGB Ke-69 Bhayangkari Polda Jatim Gelar Bhakti Sosial Donor Darah

Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Vaksinasi di Madiun dan Bangkalan

“baru-baru ini tanggal 5 Juni 2021 ada penandatanganan Pakta Integritas PT PJU dengan dalih sesuai prinsip Good Corporate Governance, memang Pakta Integritasnya berisi pernyataan atau janji tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas.


Tapi untuk mencapai Good Corporate Governance itu setidaknya harus memenuhi 4 komponen utama yaitu, fairness, transparency, accountability dan responsibility, apakah dengan bareng-bareng membuat Pakta Integritas bisa mencapai Good Corporate Governance?” kata Mas Atho’

Anggota Fraksi PKB inipun pendapat, kalau Pemprov Jatim memperbaiki rekrutmen, pola strategi bisnis di BUMD, serta melibatkan akademisi untuk memperbaik manajemen Perusahaan, hal ini pasti berdampak pada mulusnya jalan perushaan, sekaligus akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbeda jika kalau pembuatan pakta integritas tanpa melakukan perubahan, sama saja menambah kecurigaan dari masyarakat terhadap pakta integritas ini.


Saat di tanya tentang penandatanganan 7 MOU Pemprov Jawa timur melalui BUMD dengan Group of Development Technologies and Construction Companies (GDTC) Maroko tersebut. Anggota DPRD dari Dapil 10 ini mengatakan, harus melalui pertimbangan, dan evaluasi terhadap internal BUMD sendiri, hal ini demi menghindari kebocoran dan terjadinya kecurangan.

“Memang baik ada investor masuk di Jawa Timur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi seharusnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu, harus diminimalisir, dan menutup berbagai celah terjadinya kecurangan. Selayaknya ada evaluasi tentang para pelaksana BUMD Jawa Timur, bahkan kalau perlu ada intervensi khusus dari Gubernur”.


Ia menambahkan, pola Manajemen dan Strategi harus benar-benar menjadi pertimbangan sebelum penandatanganan MOU itu dilakukan.

Perlu diketahui, bahwa tujuh nota kesepahaman tersebut, berupa Proyek Pengembangan Pelabuhan Terminal Umum di Kota Probolinggo dengan PT Delta Artha Bahari Nusantara senilai Rp. 2.100.000.000.000.

Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Pengolahan air di Kawasan Industri Java Integrated and Ports Estate (JIIPE), Maspion dan NIP dengan PT. Air Bersih Jatim senilai Rp. 347.000.000.000 dan Proyek Pembangunan Puspa Agro dengan PT. Jatim Graha Utama senilai Rp. 1.783.111.250.000. Selain itu, Proyek Pembangunan Kawasan Wisata “Ngawi Planetarium Agro Park” dengan PD.


Sumber Bhakti senilai Rp.125.000.000.000, Proyek Pembiayaan Bisnis Jasa Sterilisasi Ultimate EBM dan X-Ray dengan PT. Kasa Husada senilai Rp. 300.000.000.000, Proyek Pembangunan Tol Pasuruan-Probolinggo dengan PT. Trans Jawa Paspro senilai Rp.1.506.313.971.600 dan Proyek Pembangunan Tol Krian Legundi dengan PT. Waskita Bumi Wira senilai Rp. 2.431.000.000.000.

“Mudah-mudahan saja ini merupakan langkah terbaik yang dilakukan Pemprov Jatim untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menambah Pendapatan Asli Daerah, bukan menambah celah baru untuk menambah kerugian Negara,” pungkasnya.(cz/tok)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed