Akademisi : Peningkatan Kompleksitas Ancaman terhadap NKRI, Tantangan Baru dan Peran TNI

Jul 10, 2024 - 13:49
Akademisi : Peningkatan Kompleksitas Ancaman terhadap NKRI, Tantangan Baru dan Peran TNI
Abdul Haris Fatgehipon, Peneliti Kajian Keamanan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Jakarta - Dalam beberapa tahun terakhir, kompleksitas ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah meningkat secara signifikan. Tidak hanya menghadapi ancaman militer konvensional, Indonesia kini juga dihadapkan pada tantangan non-tradisional. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Haris Fatgehipon, Peneliti Kajian Keamanan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

“Pengalaman pahit pandemi global seperti Covid-19, kebocoran pusat data nasional (PDN), serta perang yang bergeser ke bentuk yang lebih absurd dan sulit diprediksi di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) meningkatkan kompleksitas ancaman nasional,” ungkapnya melalui pesan singkat, Rabu (10/07/2024).

Menurutnya, berbagai ancaman ini tidak hanya menguji kemampuan pertahanan fisik negara, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga menuntut respons yang lebih holistik dan terkoordinasi dari berbagai komponen nasional, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama pertahanan negara.

“Berbagai ancaman nasional yang begitu kompleks telah menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Dalam konteks ini, TNI memiliki peran krusial yang perlu diadaptasi sesuai dengan dinamika ancaman yang dihadapi,” jelasnya.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FIS UNJ ini berpendapat bahwa secara tradisional, peran TNI lebih banyak berfokus pada pertahanan fisik dan militer saja.

“Dengan ancaman yang semakin kompleks, semestinya TNI harus memperluas cakupan perannya untuk mencakup berbagai aspek non-militer seperti keamanan siber dan penanganan krisis kesehatan seperti mitigasi dan penanggulangan pandemi Covid-19 lalu,” tambahnya.

Namun, ia mengkhawatirkan bahwa Rancangan UU TNI yang diinisiasi DPR belum memperhatikan dinamika ancaman yang semakin kompleks tersebut.

“Dalam RUU TNI inisiasi DPR hanya memuat pasal penambahan usia pensiun dan menduduki jabatan sipil, hal ini belum substantif dalam menjawab ancaman nasional yang semakin kompleks,” katanya.

Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu solusi konkret agar lebih sensitif terhadap ancaman ini, agar Indonesia tidak masuk dalam kategori negara gagal atau "failed state".

“Berbahaya sekali jika kita tidak sensitif melihat fakta aktual yang terjadi, bisa-bisa kita masuk dalam failed state, berbahaya sekali jika kita benar-benar mengalami keruntuhan fungsi dasar pemerintahan, kehilangan kendali atas wilayahnya, serta tidak mampu memberikan layanan publik yang memadai kepada warganya termasuk melindungi privasi data pribadi digitalnya,” tegasnya.

Abdul Haris Fatgehipon melanjutkan bahwa kebocoran pusat data nasional (PDN) menunjukkan bahwa ancaman siber semakin nyata dan memerlukan perhatian serius dari komponen utama pertahanan negara. Menurutnya, perlindungan infrastruktur kritis termasuk data nasional merupakan komponen penting dari pertahanan negara.

“Berdasarkan teori keamanan siber menurut Richard A. Clarke, mantan koordinator keamanan siber di Gedung Putih Amerika Serikat, pentingnya kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman siber harus diperhatikan. Indonesia perlu memperkuat TNI untuk mengembangkan kemampuan siber yang tangguh, termasuk pengembangan unit siber khusus yang mampu mendeteksi, mencegah, dan merespons serangan siber. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem pertahanan siber yang tangguh,” paparnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat peran TNI dalam mendukung penanganan krisis kesehatan, agar Indonesia lebih tangguh dalam menghadapi pandemi yang serupa di masa depan.

“Ancaman terhadap kesehatan masyarakat merupakan salah satu dimensi penting dari keamanan nasional. Oleh karena itu, TNI perlu didukung agar lebih tangguh dalam mendeteksi, memitigasi, dan menanggulangi pandemi serupa, sehingga manajemen krisis dapat dioptimalkan untuk mendukung respons nasional terhadap pandemi di masa depan,” tutupnya.