citizen.co.id

Ada Rp 405 Trilyun Dana Covid-19, Jangan Coba-coba Dikorupsi

Ada Rp 405 Trilyun Dana Covid-19, Jangan Coba-coba Dikorupsi!

Oleh: Andre Vincent Wenas

KPK, Kejaksaan dan Kepolisian pasang mata dan telinga, kalau ada yang coba-coba ambil kesempatan mencuri dana ini habisi saja. Mereka sudah tidak bisa dibina lagi, ya dibinasakan saja!

Dalam kondisi darurat nasional seperti ini mesti diterapkan tindakan hukum yang tegas, cepat dan efektif (memberi efek jera dan tidak terulang lagi). Kapok tuntas!

Pada tanggal 31 Maret 2020 dari Istana Bogor, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan secara resmi program-program penanggulangan, sekaligus yang diharapkan bisa meringankan beban hidup rakyat Indonesia selama prahara Covid-19 ini berlangsung.

Disamping kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan diingatkan juga para kepala daerah agar tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres. Harus terkoordinasi.

Belajar dari kekacauan yang terjadi di India dan Italia, kita tidak boleh gegabah asal tiru kebijakan lantaran setiap negara punya ciri khas keunikannya sendiri.

Pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan seterusnya. Semua itu mesti diperhitungkan.

Pada intinya ada 3 (tiga) sasaran utama dari kebijakan yang disampaikan Presiden Jokowi. Yang pertama menyasar langsung ke soal kesehatan masyarakat. Ini yang utama. Maka programnya adalah pengendalian penyebaran Covid-19 sambil terus mengobati pasien yang terpapar.

Sasaran kedua soal perut rakyat di lapisan bawah. Suatu jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Ini agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Tetap bisa makan walau minimalis. Apa boleh buat, ini kondisi darurat yang meminta pengertian semuanya.

Dan yang ketiga menyasar dunia usaha. Utamanya di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Ini penting agar masih bisa beroperasi dan tidak ada PHK. Dunia usaha dari segala kalangan diharapkan bisa saling bantu, menopang karyawannya, dan sebaliknya karyawan tetap loyal dan kontributif.

Total anggaran yang disiapkan (dengan mengorbankan defisit APBN) adalah sebesar Rp 405 Trilyun lebih. Sangat besar! Karena masalahnya juga besar.

Ini kondisi darurat kesehatan nasional, yang spektrum persoalannya adalah internasional (global). Indonesia tidak sendirian menghadapi pandemi global ini. Namun Indonesia tetap harus mandiri dan mempererat persatuan nasionalnya, sekaligus rasa kemanusiaannya demi kerjasama internasional yang efektif.

Anggaran luar biasa besar ini mesti disambut dengan amat sangat bertanggung jawab oleh semua pihak. Jangan sampai ada oknum-oknum yang coba-coba menggerogoti, mengorupsi dana penyelamatan bangsa ini.

Korupsi anggaran darurat kesehatan nasional ini adalah kejahatan luar biasa. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu juga bisa merongrong persatuan bangsa yang landasannya adalah rasa percaya pada kredibilitas dari otoritas.

Merongrong kredibilitas pemerintah dalam situasi darurat, padahal pemerintah sendiri sudah berupaya maksimal untuk menanggulanginya, bisa mengarah pada kondisi darurat sipil.

Apalagi kalau masih ada sementara pihak yang bukan cuma mau mengorupsi dana penyelamatan bangsa ini, tapi mau merancangkan suatu pengambil alihan kekuasaan secara bertahap dengan cara-cara yang sangat licik. Itu harus dilawan!

“We know that the biggest disease of all is not a disease. It’s corruption!” – Bono.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi Bangsa Indonesia dan para pemimpinnya.(cz/jos/avw)

Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia – Komunitas Anak Bangsa

 130 total views,  1 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *